merdekanews.co
Senin, 05 Agustus 2019 - 19:06 WIB

Mendagri Pesankan Jauhi Area Rawan Korupsi Pada Wisudawan IPDN

Gaoza - merdekanews.co

Jatinangor, MERDEKANEWS - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan agar wisudawan Institut Pemerintah Dalam Negeri  (IPDN) untuk menjauhi daerah rawan korupsi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (05/08/2019).

"Saya pesan, jauhi area rawan korupsi. Hati-hati pada perencanaan anggaran, pada jual beli jabatan, mekanisme belanja barang dan jasa, ini semua harus Anda perhatikan," pesan Tjahjo.

Ia juga meminta para wisudawan mawas diri dan mengingat bahwa setiap tindakan dan perbuatan akan selalu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, para wisudawan diharapkan senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah dan dalam mengambil kebijakan.

"Kalau dalam agama saya, setiap hal harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu harap Anda selalu mengingat hal itu sehingga ke depan selalu berhati-hati dalam mengambil langkah dan kebijakan," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, Tjahjo juga memaparkan tantangan bangsa yang kini berusia 74 tahun ini. Menurutnya, selain kasus korupsi, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan bangsa lainnya yang harus dihadapi, yaitu ancaman radikalisme, terorisme, dan bahaya Narkoba.

"Radikalisme dan terorisme bukan menjadi tanggungjawab TNI dan Polri saja, tapi tanggungjawab Anda dan kita semua. Masih soal musuh bangsa dan musuh generasi ini adalah juga bahaya narkoba. Tolong ingatkan diri sendiri dan lingkungan sekitar agar tidak terjebak dengan masalah ini," imbuhnya.

Ditambahkan Tjahjo, salah satu masalah bangsa yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah mengenai ketimpangan sosial. Ketika terjun di lingkungan masyarakat, wisudawan IPDN diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, kebijakan dan langkah konkret dalam mengatasi permasalah sosial ini.

"Masalah ketimpangan sosial, kekurangan gizi, stunting, ketersediaan sumber daya air, perumahan yang sehat harus diperhatikan dengan baik," ungkapnya. (Gaoza)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta