Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Rapat Penanganan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada Jumat (28/6) di Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan. Dalam rapat yang mengundang beberapa asosiasi terkait ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sugiyartanto.
Melalui rapat hari ini, Dirjen Budi berharap dapat memperbaiki sekaligus menangani permasalahan ODOL dari hulu hingga ke hilir. “Kita tidak dapat mengandalkan polisi saja untuk menanganinya. Persoalan ODOL intinya akan kami jalani terus pemberantasannya namun untuk mengatasinya kami juga melakukan pemberian edukasi atau dengan soft power,” demikian ditegaskan Dirjen Budi saat mengawali rapat tersebut.
Secara umum ada 4 tahap strategi yang diajukan dalam rapat ini untuk menuntaskan persoalan ODOL yakni:
1. Edukasi dengan cara preventif (misalnya melalui sosialisasi/ komitmen);
2. Penegakan hukum;
3. Membangun terminal barang yang terintegrasi;
4. Insentif untuk angkutan barang.
“Hasil komitmen dari sistem edukasi yaitu melakukan normalisasi kendaraan ODOL dengan batas waktu 1 tahun untuk angkutan tangki dan 6 bulan untuk kendaraan umum,” ujar Dirjen Budi.
Pada rencana penegakan hukum juga akan diciptakan Komitmen “Zero Odol” yaitu:
1. Penegasan aturan IMO atas ODOL pada truk container;
2. Pembentukan satgas (task force) normalisasi;
3. Penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan;
4. Tilang dan penurunan barang serta penundaan perjalanan.
Sementara mengenai tahapan insentif untuk angkutan barang ini ada 3 jenis yaitu subsidi tarif angkutan barang, pengurangan pajak untuk angkutan barang, dan kemudahan dalam berusaha.
“Perlu ada kemauan kita semua untuk melakukan hal ini, termasuk kemampuan dan komitmen kita untuk menanganinya. Ini akan saya tindaklanjuti sampai ada draft sebelum saya sahkan sebagai pedoman kita untuk melakukan penertiban ODOL,” pungkas Dirjen Budi.
Dalam rapat ini hadir juga Djoko Setijowarno selalu pengamat transportasi serta beragam asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), asosiasi semen, asosiasi baja, dan asosiasi minuman ringan. (Gaoza)
-
Dirjen Bimas Buddha: KUA untuk Semua Agama Permudah Umat Akses Layanan Pemerintah Kami menyambut baik dan mendukung rencana Bapak Menteri Agama terkait pelayanan administrasi keagamaan melalui KUA
-
Haji 2024: Setelah Soekarno Hatta, Bandara Juanda dan Adi Sumarmo Siap Terapkan Fast Track Tiga bandara tersebut siap digunakan untuk Macca Road
-
Kepala Staf Angkatan Darat Dukung Penuh Program Pompanisasi Kementan TNI dan petani terus memperkuat sinergitasnya terutama dalam memperkuat program kementan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional
-
Buka Raker Ditjen Perhubungan Laut, Menhub Terus Dorong Peningkatan Digitalisasi Layanan Pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM
-
Tingkatkan Ekspor Perikanan, Menhub Maksimalkan Potensi Pelabuhan Bitung Tahun 2023 jumlah ekspor perikanan dari Sulut ke negara Jepang sebesar 113.231 kg. Ke depan akan terus kita tingkatkan, bukan hanya ke Jepang tapi juga ke negara Asia lain seperti Cina dan Korea