merdekanews.co
Selasa, 28 Mei 2019 - 11:35 WIB

Luncurkan Peta Hutan Adat

Menteri LHK: Saatnya Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia

MUH - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS- Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan pengakuan resmi tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai mandat Undang-undang 1945 Pasal 18B. 

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan ( LHK),  Siti Nurbaya Bakar dengan meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Jakarta, Senin (27/5).
 
Penetapan ini untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. 

“Alhamdulillah, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo, telah ditetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I. Semua ini dilakukan tidak lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Siti.

Siti juga menegaskan bahwa peluncuran Peta Hutan Adat Ini bentuk nyata kehadiran Negara sejak Indonesia merdeka, yang secara resmi mengakui masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B.

Luas Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I sesuai Permen LHK tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang ditetapkan pada 29 April 2019 mencapai 471.981 hektare (ha) yang berasal dari hutan negara seluas 384.896 ha, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 68.935 ha dan Hutan Adat seluas 19.150 ha.

Peta wilayah indikatif Hutan Adat, menurut Siti, perlu dicatat sehingga tidak bisa dipakai atau diminta lagi untuk atau oleh siapapun. Karena jika dalam tiga bulan sudah bisa memenuhi persyaratan perundangan maka statusnya bisa menjadi definitif.Hutan adat merupakan salah satu bentuk dari Perhutanan Sosial, yang sampai saat ini secara keseluruhan telah dilakukan penetapan seluas lebih kurang 3.073.675,98 Ha. 

Lebih lanjut dikemukakan Siti Nurbaya, penetapan hutan adat ini menegaskan secara nyata pengakuan secara resmi oleh begara yang harus diwujudkan alam kerja birokratis. 

Menteri Nurbaya menegaskan cara-cara kerja birokrasi dan society cukup kental dalam artikulasi tentang hutan adat dan hutan untuk rakyat.

Selain itu, penetapan ini memberikan jaminan dan upaya percepatan/pencantuman hutan adat dari Pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek ditingkat lapangan. Selain juga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ruang dengan para pihak (pemegang ijin dan klaim pihak ketiga), serta fasilitasi percepatan penerbitan Perda.

Turut Duta Besar negara sahabat, Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama KLH, Penasehat Senior Menteri LHK, wakil Kementerian/ Lembaga, Tenaga Ahli Menteri LHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, wakil Masyarakat Hukum Adat, CSO dan Kepala UPT.

Percepatan Hutan Adat

Sementara Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menyampaikan, pihaknya juga akan segera bersurat kepada para Gubernur. 

“Hal ini guna mendukung percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan Perda dan/atau produk hukum daerah lainnya,'' kata Bambang.

Bambang menjelaskan penetapan peta fase I didasari pertimbangan. Pertama, terdapat usulan Hutan Adat seluas ± 9,3 juta Ha dari para pihak yang telah dianalisis dengan peta kawasan hutan hanya seluas ± 6.551.305 Ha berada dalam kawasan hutan. Kedua, dari ± 6.551.305 Ha, yang tidak mempunyai produk hukum seluas ± 2.890.492 Ha sedangkan yang mempunyai produk hukum seluas ± 3.660.813 Ha.

Lalu, Ketiga dari ± 3.660.813 Ha yang mempunyai produk hukum, yaitu Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat seluas ± 6.495 Ha, Perda Pengaturan dan SK Pengakuan seluas ± 185.622 Ha, SK pengakuan MHA seluas ± 226.896 Ha, Perda Pengaturan seluas ± 3.067.819 Ha, dan  Produk Hukum Lainnya seluas ± 274.771 Ha.
  (MUH)






  • Jokowi dan JK  Serius Tangani  Kerusakan Lingkungan Yang Mangkrak Jokowi dan JK Serius Tangani Kerusakan Lingkungan Yang Mangkrak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menilai, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat serius menangani kerusakan lingkungan yang mangkrak. Karena di dalamnya banyak aspek, termasuk soal government pertambangan dan law enforcement serta termasuk dalam hubungan pusat dan daerah.


  • Pakar dan Pengusaha Minta  RUU Pertanahan Ditunda Pakar dan Pengusaha Minta RUU Pertanahan Ditunda Kalangan pengusaha meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda untuk dibahas secara komprehensif pada periode DPR hasil Pemilu 2019. Sebab RUU Pertanahan nanti jika sudah disahkan menjadi UU akan mengikat semua pihak.