Koordinasikan Angleb Ketapang-Gilimanuk, Dirjen Hubdat Minta Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan

Banyuwangi, MERDEKANEWS – Masih dalam rangka mempersiapkan Angkutan Lebaran 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada Minggu (26/5) mengadakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pertemuan lintas instansi terkait ini, Dirjen Budi menekankan faktor keselamatan dan keamanan saat pelaksanaan Angkutan Lebaran di Lintas Ketapang-Gilimanuk.

“Kita harus pastikan semua sarana yang akan dipakai masyarakat harus sudah dilakukan rampcheck. Dari laporan Pak Chandra (Chandra Irawan, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan) bahwa kapal yang ada di lintas Ketapang-Gilimanuk sudah dilakukan rampcheck,” kata Dirjen Budi. Jumlah kapal yang tersedia lebih dari 56 unit, namun yang akan beroperasi sebanyak 32 buah dan 100% telah dilakukan rampcheck terhadap kapal-kapal penyeberangan tersebut.

Dirjen Budi ingin dari rapat koordinasi ini ia mendapat gambaran tentang kesiapan dari lembaga terkait di sekitar Ketapang-Gilimanuk dalam mengatur penyeberangan selama periode Angkutan Lebaran 2019.

“Ada beberapa pesan dan kebijakan dari Bapak Menteri Perhubungan terkait penyeberangan yaitu memastikan keselamatan sarananya dengan melakukan rampcheck, menyediakan fasilitas keselamatan seperti life jacket, lifebuoy, sekoci yang ada di dalam kapal sesuai kapasitasnya. Pastikan juga jumlah manifest,” demikian dijabarkan Dirjen Budi saat membuka rapat ini.

“Lintasan Ketapang-Gilimanuk ini berbeda karakternya dengan Merak-Bakauheni karena puncak arus mudiknya terjadi pada tanggal H-3 karena faktor pekerjaan masyarakat yang ingin mudiknya berasal dari sektor informal yang baru mendapat libur pada tanggal tersebut. Tahun depan saya juga mau usulkan pada Menhub untuk program mudik gratis bagi pemudik dari Bali dan Nusa Tenggara Barat ke arah Pulau Jawa,” ujar Dirjen Budi.

Senada dengan Dirjen Budi, GM PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang-Gilimanuk, Fahmi Alweni menjelaskan bahwa puncak arus mudik terjadi pada H-3 dan H-2. “Akan terjadi pertumbuhan penumpang 5%, roda 2 juga 5%, sementara roda 4 di atas 10%. Selain untuk mencegah adanya antrian kami juga menerapkan sistem pembayaran non tunai. Penjualan tiket penumpang maupun roda 2 non tunai, sementara untuk roda 4 bisa non tunai maupun cash,” kata Fahmi. 

Fahmi juga menerangkan mengenai kesiapan sarana dan prasarana yang ada di Ketapang dan Gilimanuk. “Kami menambah jumlah loket di Pelabuhan Ketapang yaitu 3 loket penumpang, 8 loket kendaraan R2, dan 9 loket kendaraan R 4. Ternyata terjadi antrian sampai keluar salah satunya terjadi karena lambatnya transaksi di loket, sehingga kendaraan tidak masuk di kantong parkir sesuai waktu yang diharapkan,” tambah Fahmi.

“Akan ada 7 dermaga yang akan dipakai di Ketapang dan Gilimanuk, ada 32 kapal yang akan melayani. Perkiraan kapal yang ada sudah mencukupi tinggal soal pengawasannya, terlebih soal keamanan juga menjadi issue jadi dimohon kepada polisi untuk memperketat aspek keamanan karena rawan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi,” jelas Dirjen Budi. 

Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik HZ menyampaikan bahwa dari pihak kepolisian akan ada operasi bertajuk Operasi Ketupat Semeru mulai 29 Mei-10 Juni. Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan ada pos pelayanan dan pos terpadu, ada call center dan cctv untuk memantau pergerakan kapal dan situasi pelabuhan. Dan setiap 2-3 jam kami akan melakukan pantauan dari udara dengan drone,” kata Taufik menjelaskan kinerja timnya dalam Angkutan Lebaran 2019 di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

Dirjen Budi berharap agar kondisi pemudik harus dalam keadaan nyaman saat menyeberang maupun menunggu antrian. “Tagline Mudik Bareng Asyik Lancar ini harus hidup dalam kegiatan kita. Asyik berarti peningkatan pelayanan kita, apakah harus ada perubahan ekosistem layanan selama masyarakat menunggu sehingga merasa asyik. Semoga ini menjadi cerminan pelayanan untuk memastikan aspek sarana prasarana. Untuk pihak kepolisian pesan saya juga kalau sudah di lapangan maka kewenangan dan diskresi sepenuhnya ada di kepolisian, sehingga tidak perlu ragu bertindak,” tegasnya.

Hadir dalam rapat ini yaitu Direktur Sarana Transportasi Jalan Sigit Irfansyah, Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Hanura Kelana Irianto, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali- Nusa Tenggara Barat Agung Hartono, perwakilan Dishub Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, serta perwakilan GAPASDAP, dan INFA.  (Gaoza)