Jakarta, MERDEKANEWS - Terkait dugaan penilepan aset negara berupa tanah seluas 245,7 hektar di Kecamatan Jonggol, Kabupetan Bogor, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil angkat bicara.
Sofyan bilang, permasalahan lahan yang terletak di dua desa yakni Desa Singasari dan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak ada kaitannya dengan warga. “Rasanya itu bukan sengketa dengan masyarakat. Kalau Rachmat Yasin itu dulu di Jonggol,” kata dia.
Hanya saja, kata dia, Kementerian ATR selama ini sudah banyak menyelesaikan sengketa tanah. “Banyak kita selesaikan. Jadi diselesaikan masuk lagi,” kata dia.
Sejatinya, dugaan penyerobotan tanah negara di Kecamatan Jonggol, bukan perkara baru. Pada Juni 2018, Aliansi Petani Jonggol (APJ) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta keadilan hukum. Mereka mendesak agar KPK memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemkab Bogor terkait dugaan penilepan tanah negara.
Koordinator APJ, Teguh mengatakan, KPK perlu memeriksa mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Selain itu, dia menyebut nama sejumlah pejabat Bogor yang layak diperiksa KPK. Misalnya, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh, mantan anggota DPRD Kota Bogor, Zainul Mutaqin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor Burhanuddin dan Ketua Baznas Kabupaten Bogor Lesmana. "Meminta KPK memeriksa pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor atas dirampasnya tanah rakyat petani Jonggol," kata Teguh.
Pada April 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, mengeluarkan surat S-669/WKN.07/KNL.02/2018. Surat tersebut ditujukan kepada kepala desa Singasari dan kepala desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Isi suratnya adalah penelusuran aset/barang jaminan obligor PKPS PT Bank Putra Surya Perkasa (BBKU) atas nama Trijono Gondokusumo (Grup PSP), sebagai obligor BLBI.Lantaran belum memenuhi kewajibannya, aset berupa tanah seluas 245,7 hektar di dua desa tersebut disita negara. Celakanya, aset negara itu ditawarkan kepada pihak ketiga.
(Setyaki Purnomo)
-
Sri Mulyani: Kerja ATR/BPN Tentukan Reputasi Indonesia di Seluruh Dunia Kerja dari ATR/BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Saya ingin ATR/BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia
-
Amankan Aset Negara, Kemenperin Serah Terima Sertipikat Tanah Negara dari Kementerian ATR/BPN Sertifikasi aset negara merupakan salah satu bentuk pengamanan aset secara hukum yang sangat penting, karena akan melindungi dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dari potensi masalah hukum, seperti sengketa, gugatan, atau beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah
-
Kementerian ATR/BPN Undang Pemda Untuk Mendorong Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN paling tidak 2 (dua) tahun terakhir intens melakukan proses percepatan
-
Reformasi Agraria Dibiayai Duit Utangan World Bank, Bos BPN Ngeles Begini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menjelaskan terkait utang anyar dari Bank Dunia, senilai US$200 juta untuk program reforma agraria.