Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo memberikan amanat dalam apel yang digelar di kantor BNPP, Jakarta, Senin (22/04/2019).
Dalam amanatnya, Tjahjo meminta jajarannya mempersiapkan laporan selama masa tugas sampai menunggu pelantikan Presiden terpilih hasil Pemilu Serentak 2019.
"Tanpa terasa pemerintahan kabinet kerja tinggal 5 (lima) bulan lagi selesai, sampai menunggu pelantikan Presiden terpilih hasil Pileg dan Pilpres Serentak, tentunya BNPP mempersiapkan laporan-laporan dengan detail selama 5 (lima) tahun masa tugas yang dikerjakan BNPP khususnya Pembangunan infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial di tempat perbatasan termasuk optimalisasi sisa perbatasan yang secara maksimal harus bisa selesai setidaknya pada bulan Agustus tahun ini," kata Tjahjo.
Selain itu Tjahjo juga meminta adanya perencanaan penguatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) termasuk mencermati aspek-aspek yang melingkupi perbatasan Indonesia.
"Untuk lima tahun ke depan juga dipersiapkan baru untuk perencanaan penguatan PLBN kita khususnya hubungan antara BNPP dan daerah, dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk juga mencermati aspek-aspek yang melingkupi perbatasan kita seperti ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan," ungkap Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, BNPP juga diminta menyiapkan evaluasi dan melakukan koordinasi untuk mencapai target yang optimal.
"Persiapan evaluasi selama 5 (lima) tahun kerja ini, pembangunan PLBN dengan segala hambatan yang dihadapi kemudian tantangan yang masih perlu dioptimalkan, yang terpenting adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga akan target optimal, kemudian memberikan pemahaman kepada daerah agar persiapan yang disiapkan BNPP itu dapat dikerjakan dengan baik oleh Pemda," tutup Tjahjo. (Gaoza)
-
Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.
-
RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.
-
Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta
-
Pemerintah Monitoring Terpadu Program Kerja Sama Pemerintah RI-Unicef di Provinsi Jateng Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan UNICEF melakukan kegiatan kunjungan Monitoring Terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan selama empat hari, belum lama ini.