Rizal Ramli Kritik Jokowi Soal China, Menko Luhut Meradang

Jakarta, MERDEKANEWS - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan jengah juga mendengar kritikan ekonom terhadap kinerja pemerintah. Termasuk pernyataan Rizal Ramli yang menyorot kerja sama dengan China.

Usai menjadi pembicara dalam seminar tentang Sawit yang diinisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Rabu (27/3/2019), Luhut meminta semua kalangan jangan sembarang bicara. Apalagi kalau tidak paham sama sekali, atau pahamnya cuman setengah-setengah."Apa yang salah (kerja sama dengan Cina)? Kerja samanya kan bagus, melibatkan sejumlah kampus ternama. Ada Tsinghua University, ada ITB. Ada pula Siemens, ada THK. Mereka semuanya berkolaborasi. Yang salah di mana," tandas Luhut.

Dalam kerja sama One Belt One Road (OBOR) China, banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia. "Ada transfer teknologi dalam berbagai proyek infrastruktur di tanah air. Di Sumatera Utara akan dibangun Pelabuhan Kuala Tanjung yang digarap perusahaan China berkolaborasi dengan Pelindo I. Yang salah di mana? Kalau enggak ngeri jangan ngomong,' kata Luhut.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menempatkan bangsa Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di dunia.

Kata mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja ini, dalam beberapa tahun, Jokowi memposisikan Indonesia berada di bawah pengaruh Republik Rakyat China, terutama dalam sektor ekonomi. "Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang, China akan semakin dalam menguasai Indoneaia," ujar Rizal, Minggu (17/3/2019).

Rizal memaparkan pengalaman ketika masih menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya pada 2015-2016. Kala itu, dia menyarankan nama baru untuk perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau. "Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena wilayah perairan itu sudah sah menjadi milik kita setelah dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga," cerita Rizal.

Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang keberatan, karena mempertimbangkan keberatan China. Tidak hanya keberatan, anggota kabinet ini juga mengusulkan agar China diberi hak perikanan khusus di perairan itu.

Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru NKRI. Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan China begitu dominan. "Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya," kata Rizal lagi.

Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo Pacifik yang menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika Serikat (AS) di kawasan. Menurutnya, di masa depan Indonesia harus menyusun konsepsi baru yang memungkinkan Indonesia merebut kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan. (Setyaki Purnomo)