Kementerian PUPR Anggarkan Rp 9,2 Triliun Untuk Program Infrastruktur Padat Karya Tunai Tahun 2019

Serang, MERDEKANEWS  - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 8,2 Triliun. 

Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan program PKT dilaksanakan salah satunya di Provinsi Banten dengan anggaran Rp 288,7 miliar. Anggaran digunakan untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil di 305 desa sebesar Rp 68,8 miliar, pembangunan 4 jembatan gantung dengan biaya Rp 14 miliar, penataan kawasan kumuh  di 78 kelurahan sebesar Rp 83 miliar, dan air minum dan sanitasi sebesar Rp 20,3 miliar di 83 kelurahan.  

Untuk lebih memberikan dampak sosial lebih besar, program PKT Pamsimas bersinergi dengan  program yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain seperti Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Program Listrik Desa oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

Menteri Basuki mengatakan Program Pamsimas sangat penting untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari. Penerima manfaat paling besar adalah generasi muda yang dengan tersedianya air bersih dan sanitasi turut mencegah stunting atau kerdil. 

Di Desa Sindangsari, Kementerian PUPR melalui Program PAMSIMAS telah membangun 4 unit sumur bor, 3 unit menara air, kran umum 3 unit, hidran air 1 unit, jamban sekolah 1 unit, dan tempat cuci tangan 1 unit. 

"Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," kata Menteri Basuki dalam kunjungan kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri kegiatan “Sinergi Untuk Rakyat - Sinergi Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat”, di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat  15 Maret 2019.

Dalam penyediaan air minum, sampai dengan akhir tahun 2018, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten/kota di 33 provinsi. Program ini telah berhasil menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.

Secara rinci anggaran program PKT pada tahun 2019 digunakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk PKT Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bagi 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi 1.193 kelurahan sebesar Rp 280 miliar, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi 5.323 desa sebesar Rp 960 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp 320 miliar. 

Dalam bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian dengan anggaran sebesar Rp 4,29 triliun. 

Kemudian untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa sebesar Rp 2,02 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air dan pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp 790 miliar melalui Ditjen Bina Marga. 

“Banten terbanyak di Indonesia untuk pembangunan jembatan gantung tahun 2019. Ini membuktikan bahwa program pembangunan infrastruktur yang difokuskan pemerintah bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," pungkas Menteri Basuki. 

Menteri Basuki didampingi oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau, Ciujung, dan Cidurian Tris Raditian, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Barang & Jasa Edyson Rombe, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Indra Saputra. (Deka)