Semarang, MERDEKANEWS -- Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengingatkan jajaran pejabat pemerintahan agar tidak mengumbar pernyataan bohong kepada masyarakat. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya itu menilai, jika pejabat negara menyampaikan pertanyaan yang tidak benar, dampaknya bagi masyarakat akan sangat besar.
"Jadi kalau pejabat negara bohong dampaknya itu besar. Misalnya, bilang janji tidak impor, lalu ketika masa panen ternyata impor, jadi petani rugi," kata Rizal seusai berbicara dalam sebuah kegiatan mahasiswa di Semarang, Jumat (15/3/2019).
Rizal menambahkan, Indonesia butuh pemimpin yang jujur, baik kata dan perbuatannya. Pemimpin juga harus punya integritas yang baik. "Indonesia butuh pemimpin naisonal dan lokal, orang yang jujur kata dan perbuatannya, integritasnya," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Rizal juga menyindir kebijakan pemerintah yang dinilai condong ke negara tertentu. Sebagai negara besar, Indonesia harus menerapkan asas politik luar negeri bebas aktif, tanpa menginduk ke salah satu blok. Politik bebas aktif mengharuskan Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak boleh terpengaruh negara lain.
"Saya mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China," katanya.
"Kita memang harus bersahabat dengan China, sebagai negara besar. Tapi, banyak dari kebijakannya yang sangat condong untuk China," tambahnya.
Rizal pun menilai, kebijakan pemerintah yang condong ke negara tertentu diubah agar maksud dan tujuan undang-undang dasar tercapai.
Indonesia, menururt dia, wajib lepas dari permainan semacam itu. Indonesia tidak boleh memberi kesempatan kepada negara besar menguasai jalur-jalur strategis maritim Indonesia.
"Misalnya ini kan Selat Malaka, banyak negara yang mau bikin pelabuhan besar di situ. Ya Amerika, ya China, ya kita enggak kasih. Karena kita enggak ingin, alur choke point kita diberikan kesempatan untuk asing menguasai," ujar Rizal.
(Atha)
-
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,31 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
-
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut