Transformasi Bisnis Bikin Untung Hutama Karya Membubung

Jakarta, MERDEKANEWS - Transformasi bisnis yang dilakukan PT Hutama Karya (Persero/HK), ternyata membawa berkah. Awalnya perusahaan berbisnis konstruksi banting setir menjadi pengembang infrastruktur dan operator jalan tol.

Pasca transformasi bisnis; keuangan perusahaan malah semakin berkilau. Transformasi bisnis HK dimulai sejak 2016. Sebelumnya, pada 2014-2015, HK mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Pada 2016, pendapatan HK sebesar Rp8,82 triliun, sedangkan pada 2018 sudah meningkat 200% menjadi Rp26,54 triliun (unaudited). Tahun ini, pendapatan perseroan diproyeksi mencapai Rp34,32 triliun atau naik 29,3% dibandingkan 2018. Sementara itu, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization/EBITDA) pada 2016 sebesar Rp 730 miliar, sedangkan 2018 mencapai Rp 3,26 triliun atau meningkat 346,5%. Tahun ini, EBITDA diproyeksi mencapai Rp 5,27 triliun atau naik 61,6% dibandingkan 2018.

Perseroan juga berhasil mencetak peningkatan laba bersih secara signifikan. Pada 2016, laba bersih perseroan sebesar Rp300 miliar, sedangkan 2018 telah mencapai Rp2,2 triliun atau melonjak 633%. Tahun ini, laba bersih diproyeksi sebesar Rp2,2 triliun atau sama dengan 2018.

Adapun total nilai aset HK per akhir 2018 mencapai Rp68,95 triliun atau meningkat 190,5% dibandingkan 2016 yang senilai Rp23,73 triliun. Tahun ini, nilai aset diproyeksi tembus Rp101,1 triliun atau meningkat 46,6% dibandingkan 2018. “Penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja HK. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan HK mencapai 43%, pertumbuhan laba bersih 73%, dan pertumbuhan aset 76%,” kata Direktur Keuangan HK Anis Anjayani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Anis menegaskan, saat ini, HK bersama Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan juga tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang inovatif untuk menyukseskan pembangunan JTTS. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi sebesar Rp16,1 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman HK senilai Rp54,9 triliun. “Dengan demikian, HK bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project,” tutur Anis.

Pada 2015, HK menerima PMN sebesar Rp3,6 triliun, sedangkan pada 2016 sebesar Rp2 triliun. Tahun ini, nilai PMN untuk HK mencapai Rp10,5 triliun. Sementara itu, penjaminan pemerintah untuk plafon Medan-Binjai senilai Rp481 miliar, plafon Palembang-Sp Indralaya Rp1,24 triliun, Plafon Bakauheni-Terbanggi Besar Rp15,59 triliun, sekuritisasi aset JORR S Rp6,5 triliun, plafon Pekanbaru-Dumai Rp12,26 triliun, monetisasi aset Akses Tj Priok Rp4,5 triliun, dan plafon Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Rp14,36 triliun.

Selain PMN dan penjaminan, pemerintah juga memberikan dukungan konstruksi. Dukungan konstruksi untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (80 km) senilai Rp8,37 triliun dan Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Parapat (50 km) senilai Rp7,74 triliun. Di sisi lain, pemerintah memberikan dukungan aset berupa sekuritisasi aset JORR S dan monetisasi aset Jalan Tol Akses Tanjung Priok.
    
    
    

  (Setyaki Purnomo)