Upaya Wujudkan Data Pangan yang Akurat dan Sinkronisasi Antar Kementerian

Jakarta, MERDEKANEWS -- Impor jagung masih menimbulkan tanya di benak sebagian masyarakat. Hal-hal mengenai seberapa perlu Indonesia mengimpor jagung, berapa banyak sebenarnya para petani jagung di Indonesia berproduksi, dan juga bagaimana tren kenaikan harga jagung di dalam negeri belakangan kian mengemuka dibicarakan.

Hal inilah yang kemudian dibahas dalam acara diskusi bertema “Data Jagung yang Bikin Bingung” yang diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) dan lembaga riset Visi Teliti Saksama. Diskusi tersebut diselenggarakan di lantai 3 Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/2).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso dalam sambutannya mengatakan, data yang akurat untuk menggambarkan jumlah komoditas pangan sangat penting untuk pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di bidang pangan.

Menurutnya, data-data yang dikeluarkan satu kementerian/lembaga (K/L) harus sinkron dengan K/L lainnya. Terutama ketika data tersebut dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam rapat koordinasi (rakor) pangan yang sering diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dalam mengambil keputusan di rakor, kami harus mem-balance kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Ini tidak mudah, karena pastinya ada perbedaan kepentingan antara produsen dan konsumen bahan pangan tersebut. Sehingga, untuk (mencapai kondisi) balance dibutuhkan data atau neraca pangan yang akurat,” katanya.

Maka itu, Susiwijono menyambut baik penyelenggaraan forum diskusi ini, apalagi jika tema yang diangkat sesuai dengan kebutuhan masyakarat saat ini, dan juga banyak dibahas di media massa. Forum semacam ini juga bagus bagi para peneliti sebagai wadah menyampaikan hasil risetnya kepada masyarakat.
“Kami mendorong teman-teman Forkem untuk menyelenggarakan forum seperti ini secara rutin, paling tidak sebulan dua kali. Topiknya bisa dipilih yang up to date, dan kami bisa membantu untuk memfasilitasinya,” ujarnya.
Adapun saat ini, masih ada persoalan di sektor komoditas jagung, khususnya jagung yang digunakan dalam industri pakan yang kadar airnya masih dianggap terlalu tinggi. Terkait harga komoditas jagung yang juga dianggap masih tinggi dan fluktuatif, hal ini disebabkan oleh pola distribusinya yang masih belum sempurna.

Memang terdapat tren kenaikan jumlah ekspor jagung, namun perlu ditelaah lebih lanjut lagi apakah impor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri benar-benar diperlukan atau tidak. “Selain itu, kalau Indonesia ingin swasembada jagung, diperlukan juga penyediaan bibit yang lebih baik,” tutur peneliti dari Visi Teliti Saksama, Nanug Pratomo.

Yeka Hendra Fatika, pengamat pertanian dari Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi/PATAKA menjelaskan bahwa jumlah produksi jagung yang diutarakan pemerintah (Kementerian Pertanian, red.) seringkali positif, yaitu sebesar 19,6 juta ton (2015), 23,4 juta ton (2016), 27,9 juta ton (2017), dan 32 juta ton (2018). Sebanyak 25% merupakan kebutuhan industri dalam negeri dalam bentuk pipil kering, sehingga untuk jumlah produksi jagung nasional adalah sebesar 24 juta ton.

Konsumsi jagung di dalam negeri adalah untuk industri feedmill sebesar 8,5 juta ton dan industri layer sebesar 2,5 juta ton; untuk kebutuhan benih dan makanan ternak sebanyak 1 juta ton; dan untuk kebutuhan masyarakat sebesar 6 juta ton; sehingga totalnya 18 juta ton. Dengan begitu, surplus jagung di dalam negeri seharusnya 6 juta ton, dan membutuhkan sebanyak 1678 unit gudang Bulog. Namun, dia mempertanyakan lokasi unit gudang tersebut, sebagai bukti kalau ada surplus.

“Di swasta, industri feedmill saja, gudang penyimpanannya kalau maksimal hanya dapat menampung 2 juta ton saja. Sedangkan, produktivitas lahan jagung sendiri berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi, sebenarnya produksi nasional belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, jadi keputusan Kemenko Perekonomian untuk impor itu sudah pas,” jelasnya.

Dean Novel dari Agri Watch menerangkan bahwa yang harus diwaspadai ke depannya adalah pengurangan jumlah komponen jagung dalam bahan pakan. Karena, asosiasi pabrik pakan ternak dan peternak sendiri mengatakan akan mengurangi komponen jagung dalam bahan pakan dari 50% menjadi maksimal 35%, dan sisanya diganti gandum. “Kalau industri pakan mengurangi ingredient jagungnya, maka bisa-bisa hasil jagung industri lokal tidak akan bisa terserap dengan baik,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Forkem Raharjo Padmo mengungkapkan tujuan diadakannya forum diskusi kali ini yaitu ingin mendalami bagaimana kebijakan pangan diolah, sehingga isu-isu pangan tidak menjadi persoalan sekalipun harus impor.

“Lalu, adanya simpang siur data, jadi kami ingin pemerintah mempunyai pedoman yang tepat untuk menghasilkan kebijakan pangan yang tepat. Kita tidak menafikan impor itu ada, dan itu pun penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi, kami ingin lebih memahami isu impor jagung ini,” pungkas Ajo, begitu Ia biasa disapa.

Terakhir, Ajo menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian yang mendukung dan memfasilitasi pelaksaaan diskusi terbuka semacam ini, dan menyambut baik ajakan Sesmenko Susiwijono yang mendorong agar acara semacam ini dirutinkan.  (Gaoza)