Kurang Kreatif, Kubu Prabowo Mainkan Lagu Lama Soal Utang

Jakarta, MERDEKANEWS - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo karena menajemen pengelolaan uang hasil utang itu tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu indikator utang kian meningkat.

"Hutang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macem-macem tidak terperinci," kata Fuad di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran, maka, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Hutang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanga 5 persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif," ujar dia.

Menurut Fuad yang pernah menjabat Dirjen Pajak era Orba, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini beda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelum Jokowi, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini. "Sekarang utanghya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk projek tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN," kata dia.

Dia meyakini, apabila dilakukan reformasi APBN akan bisa mengatasi defisit neraca perdagangan. "Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru," ujar dia.

Nilai utang pemerintah per Desember 2018 mencapai Rp4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp3.995 triliun, atau naik 10,5% sepanjang tahun.

Sebelumnya, Ekonom Indef, Bhima Arya Yudhistira mengatakan, meski utang pemerintah pusat naik cukup tajam, penggunaan uang dari hasil utang dinilai belum begitu produktif. Sebab, naiknya utang belum signifikan mendorong indikator produktivitas ekonomi.

Misalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5,1%, dan pertumbuhan ekspor berada di 6,65%. Harusnya, kata dia, dengan hutang sebanhak itu bisa mendongkrak perekonomian di dalam negeri.

Di sisi lain, utang Pemerintah tidak semua untuk pengeluaran infrastruktur. Selain itu, tren belanja pegawai naik lebih tinggi yakni 40,5% dan belanja barang naik 80,9% dalam periode 2014-2018. "Sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur kenaikanya hanya 31,4%," ujar dia. (Setyaki Purnomo)