Jakarta, MERDEKANEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada 2018, mengalami defisit terbesar sejak 1975. Tentunya ini bukan kabar baik bagi Presiden Joko Widodo yang menjadi capres pejawab dalam Pilpres 2019.
Angkanya mencapai US$8,57 miliar. "Kalau kita lihat penyebabnya (pada 2018) adalah lebih karena defisit migas yakni 12,4 miliar dolar AS. Sementara nonmigasnya kita masih surplus 4,8 miliar dolar AS," kata Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Menurut dia, perlu menjadi perhatian utama adalah impor hasil minyak mentah yang mengalami defisit US$4,04 miliar. "Sementara untuk gas, kita masih mengalami surplus sebesar 7,58 miliar dolar AS," ujarnya.
Kecuk mengatakan, defisit neraca perdagangan pada 2014 mencapai US$2,2 miliar; 2013 sebesar US$4,08 miliar; dan pada 1975 hanya sebesar US$391 juta.
Ia menambahkan, selama 2018 perdagangan Indonesia yang mencatat surplus di antaranya dengan India sebesar US$8,76 miliar; Amerika Serikat US$8,56 miliar; dan Belanda US$2,6 miliar. Sementara, perdagangan dengan sejumlah negara melahirkan defisit. Semisal dengan Tiongkok, defisit US$20,8 miliar; Thailand US$5,1 miliar; dan Australia US$2,9 miliar. (Setyaki Purnomo)
-
BPSDM Kemendagri Bangun Kesepahaman Kerja Sama dengan KAS Jerman dan The Habibie Center BPSDM Kemendagri Bangun Kesepahaman Kerja Sama dengan KAS Jerman dan The Habibie Center
-
BPS: Ekspor Pertanian Naik 61,91 Persen Disaat Sektor Lain Alami Penurunan Secara tahunan semua sektor mengalami penurunan kecuali sektor pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 16,91 perse
-
Kementerian PANRB Dukung BPS Kuatkan Peran dalam Transformasi Digital Lewat beragam gebrakannya serta hasil evaluasi RB yang terus membaik, BPS telah membuktikan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi di instansinya serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholder
-
BPS Catat NTP Januari Capai 118,27, Kesejahteraan Petani Meningkat Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,69 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya 0,26 persen
-
Kementerian PANRB Dukung Percepatan Indonesia Jadi Hub Regional Big Data Asia dan Pacific pemanfaatan big data dan data science pada sektor pemerintahan akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat