Jakarta, MerdekaNews - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menantang pemerintah menghentikan monopoli importasi garam.
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, mengatakan, ketimbang menghentikan impor garam, pemerintah sebaiknya menghentikan monopoli atas izin impornya.
Hizkia mengingatkan kasus penyalahgunaan izin impor yang menimpa Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono, beberapa waktu yang lalu. Kejadian tersebut menunjukkan adanya praktik monopoli yang identik dengan penyalahgunaan wewenang.
"Kebijakan penghentian impor garam sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini akan memberatkan warga dan industri kecil untuk mendapatkan garam berkualitas dengan harga terjangkau," ucap Hizkia di Jakarta, Senin (23/10/2017).
Ia berpendapat bahwa dengan menghilangkan monopoli atas izin impor, pemerintah berarti peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak.
Terkait swasembada garam yang ditargetkan tercapai pada 2020, Hizkia mengatakan hal tersebut tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat.
Hal tersebut, lanjutnya, karena rencana ekstensifikasi lahan di sejumlah sentra penghasil garam seluas puluhan ribu meter persegi dianggap mustahil karena kini Indonesia justru mulai kekurangan lahan untuk pertanian.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pada 2020, Indonesia tak lagi mengimpor garam. Karena pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.
Luhut menjelaskan, salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi, termasuk NTT yang berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.
Kata dia, lahan garam di Indonesia sangatlah luas, tak kurang dari 30 ribu hektar. itu sudah termasuk lahan milik rakyat. "Sayangnya, PT Garam yang juga mengelola ribuan lahan garam itu tidak memaksimalkan lahan tersebut dengan menggandeng swasta," paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan faktor anomali cuaca jangan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor garam.
"Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," kata Susan Herawati.
Menurut dia, salah satu hal mengapa sektor garam nasional tidak berkembang adalah karena kegiatan impor menjadi mudah dan murah untuk dilakukan sewaktu-waktu.
Ia menyatakan, setidaknya sejak tahun 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton dengan total nilai hingga lebih dari US$16 juta. (Setyaki Purnomo)
-
Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Produk Impor Senilai Rp9,33 Miliar Pemusnahan ini dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari barang-barang yang tidak memenuhi syarat serta untuk melindungi industri dalam negeri. Produk impor ini tidak sesuai aturan oleh karena itu harus dimusnahkan
-
Presiden Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Lakukan Percepatan Tanam Padi Potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton. Produksi pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton dan April sebesar 4,92 juta ton
-
Jokowi Bersama Mentan Amran dan Menteri Lainnya Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam di Palu Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat
-
Tingkatkan Mobilitas dan Ekonomi di Sulteng, Jokowi Resmikan Rehabilitasi Pelabuhan Wani dan Pantoloan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan dilakukan pasca terdampak bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya pada tahun 2018 silam
-
Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri saat ini memiliki runway berukuran 2.510 meter x 45 meter, di mana dapat didarati oleh pesawat narrow body