merdekanews.co
Rabu, 09 Januari 2019 - 07:37 WIB

Kemenhub Siapkan Angkutan Laut Perintis Dukung Konektivitas Antar Wilayah

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS - Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan angkutan laut perintis guna mendukung konektivitas antar wilayah dan mendorong peningkatan perekonomian nasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa keberadaan angkutan laut perintis terutama dalam memberikan pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah-daerah terpencil memiliki peran besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.

"Tahun 2019 ini, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan efisiensi baik sisi anggaran maupun dari sisi penentuan trayek kapal perintis,” kata Capt. Wisnu.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis guna terus meningkatkan konektivitas antara pulau di wilayah Indonesia serta meningkatkan perenomian dan kesejahteraan di daerah-daerah yang belum terdapat pelayaran komersial.

Dari data yang ada, pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  penyelenggaraan pelayaran perintis pada tahun 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp.943,992 Milyar dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp.1,102 Triliun, dimana 46 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.

Sementara itu, untuk tahun 2019, Pemerintah menetapkan 113 trayek dengan rincian 46 trayek dioperasikan oleh PT. Pelni dan 67 trayek dioperasikan oleh swasta dengan total anggaran sebesar Rp. 1,077 triliun termasuk anggaran docking.

Terkait dengan hal ini, Capt. Wisnu menjelaskan kedepan penyelenggaraan pelayaran printis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

"Kami juga mengevaluasi pola pelayanan maupun operasional kapal-kapal perintis yang telah berlangsung selama 20 tahun. Untuk itu perlu ada evaluasi trayek-trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil atau trayek-trayek yang masih perlu ditingkatkan, bahkan bila perlu ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan.

“Jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60% tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Selain itu, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10% sehingga dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien,” kata Capt. Wisnu.

Capt. Wisnu juga menjelaskan bahwa dengan dasar efisiensi maka wilayah yang tidak banyak okupansinya baik orang maupun barang maka untuk sementara waktu tidak disinggahi oleh kapal perintis seperti yang terjadi di Pulau Mapia, Papua.

"Tingkat okupansi di pulau Mapia itu sedikit baik orang maupun barang sehingga untuk sementara ini, kapal perintis KM Sabuk Nusantara 64 tidak singgah di Pulau Mapia tersebut karena alasan efisiensi," ujar Capt. Wisnu.

Namun demikian, Capt. Wisnu mengatakan bahwa pada pelayaran berikutnya kapal Sabuk Nusantara 64 akan kembali singgah di Pulau Mapia mengingat rute trayek kapal Sabuk Nusantara 64 yang melewati Pulau Mapia tidak mengalami perubahan.

"Jika tidak ada penumpang dan muatan barang yang naik maka bisa dilakukan omisi pada pelabuhan tersebut. Beberapa pelabuhan yang load factor nya sangat kecil pada evaluasi trayek 2018 mungkin ada yang dihilangkan tetapi jika pemerintah daerah memandang tetap perlu dilewati maka bisa diusulkan kembali kepada kami," tutup Capt. Wisnu. (Hadi Siswo)






  • KSOP Kepulauan Seribu Bagikan 714 Sertifikat Pas Kecil untuk Nelayan KSOP Kepulauan Seribu Bagikan 714 Sertifikat Pas Kecil untuk Nelayan Sebagai bukti keseriusan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjamin keselamatan pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu menyerahkan 741 Sertifikat Pas Kecil kepada nelayan yang berada di wilayah Kepulauan Seribu.   Adapun kegiatan penyerahan sertifikat pas kecil ini dilakukan secara simbolis oleh pihak KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu kepada masyarakat di Pulau Pramuka pada hari ini (17/1) dan secara serentak dilakukan di beberapa pulau lain, antara lain di  Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Pari dan Pulau Kelapa. Selain itu, kegiatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu, termasuk dari Bupati dan masyarakatnya. Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Pemerintah kepada masyarakat sehingga Pemerintah dapat mengawasi dan memastikan masyarakat khususnya para nelayan di Kepulauan Seribu dapat menggunakan sarana transportasi kapal dengan baik dan tersertifikasi,“ ujar Husein.


  • Tol Laut Buka Jalur Logistik dan Tekan Disparitas Harga Tol Laut Buka Jalur Logistik dan Tekan Disparitas Harga Salah satu program utama Pemerintahan Kabinet Kerja adalah memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang melalui jalur laut atau yang dikenal dengan nama program Tol Laut. Konsep tol laut sendiri pada prinsipnya adalah pelayaran secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.


  • Indonesia Ajukan Bagan Pemisahan Alur Laut di Selat Sunda dan Lombok Pada Sidang IMO NCSR ke 6 di London Indonesia Ajukan Bagan Pemisahan Alur Laut di Selat Sunda dan Lombok Pada Sidang IMO NCSR ke 6 di London Pemerintah Indonesia telah mengajukan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok agar dapat diterima oleh negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) pada Sidang IMO Sub Committee Navigation, Communication Search and Rescue (NCSR) ke-6 yang telah dimulai secara resmi pada hari ini Rabu (16/1) s.d. Jumat (25/1) mendatang di Markas Besar IMO di London.


  • Dirjen Hubdat: Ini Momentum Untuk Tingkatkan Pelayanan Dirjen Hubdat: Ini Momentum Untuk Tingkatkan Pelayanan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi meresmikan Terminal Penumpang Tipe A Mandalika di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terminal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan penumpang di Terminal Tipe A.


  • UPP Tahuna Kerahkan Kapal Patroli Angkut Ratusan Pelajar Balik Ke Tahuna UPP Tahuna Kerahkan Kapal Patroli Angkut Ratusan Pelajar Balik Ke Tahuna Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas II Tahuna mengerahkan kapal patroli KPLP KNP. 343 dari pangkalan Pelabuhan Tahuna untuk mengangkut ratusan pelajar kembali ke Tahuna usai liburan Natal dan Tahun Baru 2019 di berbagai wilayah Sangihe kemarin (10/1).