Jakarta, MERDEKANEWS - Presiden Joko Widodo menyebut kerugian yang ditimbulkan dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi atawa Jabodetabek, mencapai Rp65 triliun per tahun. Waduh ini kan tanggung jawab kepala daerah.
"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun karena kemacetan pertahun di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Angka kerugian itu, kata Jokowi, apabila dijadikan modal pembangunan, cukup untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek. Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun. "Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya.
Ia menekankan, hal itu ke depan tidak bisa terus dibiarkan. "Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (Hasan Sumantri)
-
Menhub Ungkap Dua Titik Kemacetan Arus Balik Lebaran Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat Alhamdulillah rencana untuk melakukan one way dapat dilaksanakan karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga dan Banyumanik, memang pergerakan sudah masif sehingga ini memang perlu dilaksanakan
-
Wapres Bakal Punya Peran Baru, Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Dperlukan atau Tidak? Ini Kata Anies pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi untuk mengharmonisasikan kawasan Jabodetabekjur itu sebetulnya tak diperlukan
-
Airport dan Jalan Tol Rampung, Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai Juli Juli (nanti). Saya nunggu airport dan jalan tolnya jadi (dahulu)
-
Tak Ragu Jadikan AHY sebagai Menteri ATR, Jokowi: Latar Belakang Militer dan Pendidikannya Mumpuni latar belakang AHY sangat mumpuni untuk memegang jabatan tersebut
-
Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3, Upaya Nyata Pemerintah Kembangan Kawasan Berorientasi Transit Hasil rekomendasi JUTPI-3 ini diharapkan dapat diimplementasikan, dimana dengan adanya pembangunan TOD diharapkan dapat menjadi sebuah etalase kota (di wilayah Metropolitan Jabodetabek) yang dapat memberikan dampak kepada ekonomi regional, serta dapat menjadi contoh untuk wilayah kota lainnya diluar Jabodetabek