Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke 68 ribu rumah murah dengan anggaran sebesar Rp 7,1 triliun.
Adapun dalam program KPR FLPP, masyarakat hanya dikenakan bunga tetap 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun. Biasanya dalam program KPR komersial, bunga yang dikenakan ke debitur berfluktuasi berdasar kebijakan perbankan.
“Tahun depan KPR FLPP sekitar untuk 68 ribu rumah,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid kepada kumparan, Rabu (5/12).
Dia menyarankan apabila masyarakat tertarik mengambil KPR FLPP agar mendatangi bank penyalur untuk mengetahui rumah subsidi yang tersedia. Jika berminat, masyarakat kemudian dapat membayar sejumlah uang muka ke developer.
“Uang mukanya ringan, bisa 1-5 persen sesuai kebijakan perbankan penyalur. Bayarnya ke developer sekalian mengumpulkan dokumen persyaratan,” bebernya.
Adapun persyaratan untuk mengajukan KPR FLPP yakni masa kerja atau usaha minimal setahun, memiliki penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, serta sebelumnya belum memiliki rumah.
“Program ini kan untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), makanya penghasilan jadi salah satu indikator. Kalau sudah mampu ya beli rumah komersial,” ucap Khalawi.
Di tahun 2018 dari kuota 42 ribu KPR FLPP, hingga 23 November 2018 baru tersalurkan 32 ribu. Sementara KPR FLPP yang disalurkan di 2017 sebanyak 23 ribu, di tahun 2016 yang disalurkan 58 ribu, dan di 2015 sebanyak 76 ribu. (Kompu Penyediaan Perumahan) (***)
-
Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Perumahan untuk Milenial Kementerian PUPR tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah. Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
Ditjen Penyediaan Perumahan Optimis Satu Juta Rumah Tercapai Salah satu program strategis nasional Kabinet Kerja yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia adalah Program satu juta rumah. Melalui program ini pemerintahan ingin mewujudkan rumah yang layak huni bagi seluruh warga negara Indonesia.
-
Menteri Basuki : Tinggal di Rusun TOD, Pekerja MBR Miliki Hunian Ideal Dekat Moda Transportasi Kehadiran rumah susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang sebagian besar diperuntukan bagi para pekerja golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan memberikan nilai efisiensi sangat tinggi karena lokasinya dekat dengan transportasi publik, khususnya kereta commuter yang melayani sistem metropolitan Jabodetabek.
-
Lakukan Banyak Terobosan, Program Sejuta Rumah Lampaui Target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama kalangan pengembang dan perbankan terus berupaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu senjata utama demi mengurangi backlog kepemilikan hunian yang mencapai 11,4 juta unit ialah program sejuta rumah yang bergulir sejak 2015.
-
Dirjen Penyediaan Perumahan: Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program sejuta rumah merupakan kerja banyak pihak sehingga di tahun ini bisa mencapai target.