Serap Tenaga Kerja, Proyek Rumah Swadaya Libatkan 119 Ribu Warga

Jakarta, MERDEKANEWS -- Tidak hanya menyerap tenaga kerja, proyek pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus melibatkan 119 ribu warga. Proyek tersebut merupakan Program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hingga saat ini proyek tersebut telah memberdayakan 119.897 orang, yaitu 114.173 orang untuk program rumah swadaya dan 5.724 orang untuk buruh tenaga kerja pembangunan rumah khusus.

Program Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang miskin dan marginal.

Melalui program tersebut diharapkan lebih produktif dengan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam proyek pembangunan rumah swadaya yang disalurkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni, alokasi anggaran untuk Upah Tenaga Kerja Lokal mencapai Rp 2,5 juta untuk jenis peningkatan kualitas dan Rp 5 juta untuk jenis pembangunan baru.

Kemudian, untuk pembangunan rumah khusus Upah Tenaga Kerja Lokal yang dikontrak sebagai Tenaga Buruh dibayar per minggu.

“Program Padat Karya Tunai di Ditjen Penyediaan Perumahan pagu anggaran untuk rumah swadaya sebesar Rp 3.303 M dan sudah terealisasi 87,8% yaitu sebesar Rp 3.135 M, sedangkan untuk program rumah khusus pagunya sebesar Rp 700 miliar dengan realisasi per tanggal 4 November sebesar 52,5% yaitu Rp 366.9 miliar,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, pada acara Rapat Kerja Terbatas Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, belum lama ini.

Khalawi menambahkan, hingga akhir tahun 2018 ini Ditjen Penyediaan Perumahan mentargetkan bisa memberdayakan 203.300 orang untuk pembangunan rumah swadaya dan 10.252 orang untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus.

Selain itu, untuk mengejar percepatan capaian dalam Padat karya pembangunan rumah khusus telah dilakukan kiat-kiat yaitu dengan Pengawalan petugas dalam pengisian Aplikasi E-Monitoring, penambahan tenaga kerja dan memaksimalkan peran dari Konsultan Supervisi dalam memantau perekrutan tenaga kerja.

Sebagai informasi, capaian Ditjen Penyediaan Perumahan untuk tahun anggaran 2018 telah mencapai progres keuangan sebesar 65,57% dan progress fisik sebesar 65.52%. Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yaitu sebesar 93%, maka akan diberlakukan kelompok kerja menjadi 3 shift, mempercepat proses penagihan.

Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan peran satgas P2PSR (Pemantauan dan Pengendalian Program Sejuta Rumah), penerapan pengendalian sistem zona bagi Pejabat Eselon II, mengefektifkan klinik teknis untuk membuat tindak lanjut percepatan, dan menggandeng TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

“Dengan sisa 2 bulan ini. Keseluruhan unit harus mengejar ketinggalan ini. Prognosisnya adalah 93%. Kita bukan hanya mengejar penyerapannya. Tetapi pergerakan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh pencairan ini supaya semakin banyak uang beredar di masyarakat.” pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. (Kompu Penyediaan Perumahan) (***)