Semarang, MERDEKANEWS -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang dibangun dengan biaya investasi Rp 1,15 Triliun dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Proyek SPAM Semarang Barat ditargetkan rampung dalam 2 tahun dan akan mensuplai kebutuhan air bersih bagi sekitar 420.000 jiwa atau sekitar 30% warga Kota Semarang melalui 70.000 sambungan rumah (SR) di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
“Pembangunan SPAM Semarang Barat sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Prosesnya persiapannya cukup panjang namun Insha Allah bermanfaat pada masyarakat banyak. KPBU tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, kami lakukan juga untuk pembangunan SPAM dan akan kita coba untuk pembangunan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air,” jelas Menteri Basuki.
Dalam pembangunan SPAM Semarang Barat, dengan nilai total investasi Rp 1,15 triliun, sebagian dibiayai oleh investasi badan usaha yakni PT. Aetra Air Jakarta – PT. Medco Infrastruktur Indonesia selaku pemenang tender, yang kemudian membentuk perusahaan PT. Air Semarang Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 417,2 Miliar tanpa membutuhkan dana Viability Gap Fund (VGF) dari Pemerintah.
Investasi PT. Air Semarang Barat akan digunakan untuk membiayai pembangunan intake 1.050 liter/detik, pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 2,2 km, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) berkapasitas 1.000 liter / detik, pipa transmisi dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir dan pembangunan empat reservoir.
Meski tidak mengeluarkan dana VGF, namun Pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan unit intake oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 90 miliar dan pembangunan sistem jaringan distribusi utama oleh Ditjen Cipta Karya senilai Rp 221 miliar sebagai bagian meningkatkan tingkat kelayakan investasi proyek SPAM Semarang Barat.
Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) sejak awal juga turut terlibat dalam sosialisasi dan pendampingan untuk menyiapkan Pre-Feasibility Study.
Sementara Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastrukrur Indonesia (PII), dan PT IIF . Pemerintah Daerah Kota Semarang juga memberikan dukungan dari APBD senilai Rp 100 miliar dan PDAM Kota Semarang senilai Rp 322 miliar.
“Keberhasilan dimulainya pembangunan SPAM regional di Umbulan, Bandar Lampung, dan saat ini di Semarang Barat diharapkan dapat menjadi contoh untuk penerapan KPBU SPAM berikutnya di daerah lainnya seperti SPAM Dumai, Riau dan Bengkalis (Durolis)” jelas Menteri Basuki.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tugas pemerintah utamanya adalah melayani apa yang dibutuhkan rakyatnya, seperti halnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia. "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, dengan kita membantu kemudahan program sanitasi dan air bersih sebagai bagian mengurangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat," kata Sri Mulyani.
Keberhasilan skema KPBU dalam penyediaan air bersih perpipaan turut meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang pada tahun 2017 baru mencapai 72% dan ditargetkan menjadi 100% pada tahun 2019.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, yakni Direktur Pengembangan Sistem Air Minum Agus Ahyar, Kepala BPPSPAM PUPR Bambang Sudiatmo, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah, Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Hadi Siswo)
-
Pemerintah Indonesia jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10 di Bali Acara yang berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR ini menandai langkah awal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah bersama World Water Council
-
Rapat Kerja Review TA 2023 Kementerian PUPR, Menteri Basuki: Jangan Main-main dengan Uang Negara! Tercatat realisasi keuangan Kementerian PUPR pada TA 2023 saat ini mencapai 28,54% dengan progres fisik sebesar 29,64%
-
KPK OTT 8 Orang Terkait Proyek di Kementerian PUPR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang terkait proyek di Kementerian PUPR dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa.
-
Padat Karya Tunai Irigasi Kementerian PUPR Tahun 2019 di Gorontalo Menjangkau 200 Desa Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 terus bergulir di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo.
-
Kementerian PUPR Kembangkan SIMBG Untuk Mempermudah Pemda Dalam Perijinan IMB dan SLF Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan bangunan gedung yakni dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) yang lebih tertib dan transparan.