Nusa Dua, MERDEKANEWS -- Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyambut positif langkah dari Realestat Indonesia (REI) tersebut untuk membantu dan membangun rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri yang selama ini belum memiliki rumah.
Meski begitu, pengembang diingatkan untuk tidak meninggalkan program rumah MBR yang selama ini jadi fokus pemerintah dalam wujudkan program sejuta rumah.
“Saya minta kalau ada program rumah bagi ASN, dan TNI/Polri untuk tidak mendinggalkan pembangunan rumah MBR. Karena memang harganya berbeda,” kata Khalawi disela-sela Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas FIABCI) REI 2018 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).
Sebelumnya, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, saat ini banyak sekali ASN dan TNI/Polri tidak lolos untuk KPR karena persyaratan yang terlalu berat. Salah satunya tidak lagi memberlakukan proses BI checking kepada ASN yang akan memiliki rumah. Alasannya ASN itu adalah pegawai pemerintah yang tidak akan dipecat dari pekerjaannya dengan sudah dijamin penghasilan dan kesejahteraannya.
“Dengan adanya keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri, kami berharap usulan terobosan itu bisa membuat REI bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” ungkap Soelaeman Soemawinata, di ajang Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas FIABCI) REI 2018 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).
REI melihat pemerintah sudah punya program bagus salah satunya percepatan perumahan bagi ASN,TNI/Polri. Karena itu perlu skema khusus selain uang muka nol persen bagi ASN, sehingga percepatan yang direncanakan itu bisa cepat terwujud. Dalam rangka terobosan bagi perumahan ASN ini maka REI lanjut Eman, demikian biasa disapa, sudah menjalin kerjasama dengan PT. Taspen, Jamkrindo, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan, dan Korpri.
(Triaji)
-
Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Perumahan untuk Milenial Kementerian PUPR tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah. Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
Ditjen Penyediaan Perumahan Optimis Satu Juta Rumah Tercapai Salah satu program strategis nasional Kabinet Kerja yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia adalah Program satu juta rumah. Melalui program ini pemerintahan ingin mewujudkan rumah yang layak huni bagi seluruh warga negara Indonesia.
-
Menteri Basuki : Tinggal di Rusun TOD, Pekerja MBR Miliki Hunian Ideal Dekat Moda Transportasi Kehadiran rumah susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang sebagian besar diperuntukan bagi para pekerja golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan memberikan nilai efisiensi sangat tinggi karena lokasinya dekat dengan transportasi publik, khususnya kereta commuter yang melayani sistem metropolitan Jabodetabek.
-
Lakukan Banyak Terobosan, Program Sejuta Rumah Lampaui Target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama kalangan pengembang dan perbankan terus berupaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu senjata utama demi mengurangi backlog kepemilikan hunian yang mencapai 11,4 juta unit ialah program sejuta rumah yang bergulir sejak 2015.
-
Dirjen Penyediaan Perumahan: Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program sejuta rumah merupakan kerja banyak pihak sehingga di tahun ini bisa mencapai target.