Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya (870 Km) ditargetkan akan tersambung dan dapat digunakan pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
Untuk memastikan kesiapannya, Menteri Basuki akan meninjau kesiapan tol Trans Jawa, terutama 4 ruas Tol sepanjang 180 km yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2018 ini. Keempat ruas tol tersebut yakni Tol Pemalang - Batang (33 Km), Batang - Semarang (75 Km), Salatiga - Solo (33 Km) dan Wilangan - Kertosono (39 Km).
“Progres pembangunan ruas tol Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Salatiga - Solo sudah mencapai 99%. Sementara itu, ruas Wilangan - Kertosono sudah mencapai 95 persen. Tinggal penyelesaian pekerjaan yang kecil-kecil, seperti median concrete barrier. Minggu depan saya akan ke sana," kata Menteri Basuki usai melakukan pengukuhan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan membuka Fokus Grup Diskusi dengan tema “Revitalisasi Industri Jalan Tol : Menyongsong Konektivitas Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Sebelumnya Menteri Basuki mengukuhkan Pengurus ATI periode 2018-2023 dengan Ketua Umum Desi Arryani yang juga Direktur Utama PT Jasa Marga. Dalam sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan keberadaan ATI menjadi mitra kerja yang strategis bagi Kementerian PUPR.
“Saling mendukung dalam merumuskan kebijakan publik terkait pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Pasti akan lebih sempurna apabila sudah didiskusikan (kebijakan tersebut) antara Pemerintah dengan ATI sebagai mitra,” kata Menteri Basuki. Salah satunya adalah dalam pembahasan mengenai perhitungan besaran tarif tol Trans Jawa dari Jakarta-Surabaya yang akan tersambung pada Desember 2018.
Menteri Basuki juga mengatakan dengan usianya yang mencapai 20 tahun, ATI juga perlu melakukan revitalisasi terhadap organisasinya sesuai dengan perkembangan investasi jalan tol saat ini.
Sementara Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk yang juga Ketua Umum ATI Desi Arryani dalam sambutannya menyampaikan, para pelaku industri jalan tol sejauh ini terus berupaya untuk menyelesaikan proyek yang tengah digarap. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Pada sesi Fokus Grup Diskusi dihadiri oleh narasumber Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Kepala BPJT Hery T. Zuna, Sekjen ATI Kris Ade Sudiyono, serta Kasubdit Wal & PJR DitGakkum Korlantas Polri Kombes Pol Bambang Sentot Widodo.
Dirjen Bina Marga Sugiyartanto mengatakan ATI memiliki tiga peran utama yang diharapkan mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia. Pertama, mendorong terciptanya industri jalan tol yang sehat dan berdaya saing. Kedua, mendukung pengusahaan jalan tol melalui pengembangan inovasi dan penerapan teknologi yang memperhatikan kualitas, keamanan dan berwawasan lingkungan.
Ketiga, melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), ATI dapat menjadi wadah bagi BUJT bersinergi dan membantu Pemerintah mengatasi backlog pembiayaan infrastruktur. ATI merupakan asosiasi yang mewadahi 56 BUJT di Indonesia. (Hadi Siswo)
-
Pemerintah Indonesia jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10 di Bali Acara yang berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR ini menandai langkah awal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah bersama World Water Council
-
Rapat Kerja Review TA 2023 Kementerian PUPR, Menteri Basuki: Jangan Main-main dengan Uang Negara! Tercatat realisasi keuangan Kementerian PUPR pada TA 2023 saat ini mencapai 28,54% dengan progres fisik sebesar 29,64%
-
KPK OTT 8 Orang Terkait Proyek di Kementerian PUPR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang terkait proyek di Kementerian PUPR dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa.
-
Padat Karya Tunai Irigasi Kementerian PUPR Tahun 2019 di Gorontalo Menjangkau 200 Desa Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 terus bergulir di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo.
-
Kementerian PUPR Kembangkan SIMBG Untuk Mempermudah Pemda Dalam Perijinan IMB dan SLF Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan bangunan gedung yakni dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) yang lebih tertib dan transparan.