merdekanews.co
Sabtu, 29 September 2018 - 22:30 WIB

Diinisiasi Dubes RI

Pemprov Sulsel Kerja Sama Vokasi Pendidikan dengan IMI Swiss

setyaki purnomo - merdekanews.co
Penandatanganan MoU Kerja Sama Vokasi Pendidikan antara Pemprov Sulsel dengan IMI Luzern Disaksiskan Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Muliaman D Hadad

Bern, MERDEKANEWS - Ajang pameran produk Indonesia bertajuk Harmony of Indonesia di kota Bern, Swiss, ternyata membawa berkah. Pemprov Sulawesi Selatan meneken kota kesepahaman kerja sama pendidikan kejuruan dengan Sekolah Manajemen Pariwisata dan Perhotelan IMI, Luzern.
 
Dalam rilis kepada media, Sabtu (29/9/2018), Wakil Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman menandatangani MoU kerja sama dengan International Management Institute (IMI), Luzern.

Dalam hal ini, IMI Luzern menyambut baik keinginan kerja sama pendidikan vokasi ini, terutama menilik hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia sudah terbina sejak 1971. Kala itu, IMI merupakan Institut pendidikan Swiss yang mendukung pendidikan NHI Bandung.

Disaksikan Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Muliaman D Hadad, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di kampus IMI, yang letaknya sekitar 15 kilometer dari pusat kota Luzern.

Saat ini, banyak sekolah kejuruan di Swiss yang dikuasai perusahaan asing, namun IMI tetap mempertahankan reputasi sebagai satu-satunya sekolah manajemen perhotelan dan pariwisata yang dikelola pribumi di Swiss.

Selain itu, IMI berhasil mengembangkan sayap sebagai sekolah perhotelan pertama di Swiss yang melakukan penelitian bidang bisnis berkelanjutan di Asia, khususnya di Vietnam. "Propinsi Sulawesi Selatan sadari masih banyak yang perku diperbaiki untuk mendorong majunya pariwisata daerah, untuk itu kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang ini menjadi urgent," kata Sudirman.

Sementara Muliaman mengingatkan bahwa monitoring terhadap tindak lanjut dari kerja sama ini menjadi sesuatu yang tidak kalah penting. "Cegah jangan berhenti sampai level penandatangan MoU saja”. Setiap kesepakatan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan berbagai pihak harus membawa manfaat sebesar - besarnya untuk rakyat Indonesia," tegas Muliaman yang pernah menjabat sebagai Ketua OJK ini. (setyaki purnomo)