Akun Medsos Bayaran Bakal Dijebloskan ke Penjara

JAKARTA, MerdekaNews – Pilkada serentak 2018 rawan. Para akun media sosial yang sengaja dibayar oleh pasangan calon bakal masuk bui.

2018, akan ada 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah dengan di 392.226 TPS. Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, Mabes Polri membagi menjadi tiga kategori rawan.

TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan setidaknya ada tiga indikator baru dalam penentuan indeks kerawanan pilkada (IKP) serentak 2018. Media sosial (medsos) menjadi salah satu indikator baru tersebut.

Bawaslu kata dia akan menjadikan pengawasan terhadap penggunaan medsos dan kampanye di medsos sebagai salah satu fokus pengawasan Pilkada Serentak 2018. "Medsos ini menjadi indikator, panwas mempunyai kewajiban melaporkan kepada kepolisian terhadap akun-akun yang menyebarkan yang seperti itu (hal negatif, SARA, ujaran kebemcian). Bawaslu bekerjasama dengan kepolisian dan Kemenkominfo,” bebernya.

Diketahui, saat ini banyak para penjual jasa di pilkada untuk membully. Bahkan, penjual jasa itu juga siap mempromosikan calon agar bisa dikenal.

“Kita siapkan buzernya. Untuk membully hingga menjadi trending topic,” ungkap seorang penjual jasa medsos yang biasa disapa Ant.

Untuk trending topic misalnya harga kisaran Rp 2-3 juta. “Kita sudah siapkan ribuan akun. Kalau viral di Facebook sekitar 4 jutaan lah,” tukasnya.

Di Pilkada DKI kata Ant, dirinya juga dibayar oleh tim sukses pasangan calon. “Kita membully, sayangnya calon yang kita dukung kalah. Karena medsos tidak bisa mempengaruhi suara pemilih saat dibilik suara,” bebernya.

Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Kepolisian RI, Komisaris Besar Edi Setio Budi Santoso, mengatakan ada lima daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah 2018. Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Pemetaan daerah rawan konflik pilkada ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi ricuh selama pilkada berlangsung. Ia memaparkan akan ada pengerahan aparat untuk menjaga keamanan selama pilkada.

Untuk menjaga keamanan 1/3 jumlah kekuatan. Sedangkan, saat pemungutan suara jumlah aparat ditambah menjadi 2/3 kekuatan.

"Tiap obyek pengamanan juga memakai pola. Jadi seragam di seluruh Indonesia, 2 2 1. Jadi ada dua polisi, dua kamra yang mengamankan satu TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Edi.

  (Khairi Ataya)