BREAKING NEWS
-
-
Modernisasi Perkeretaapian Jabodetabek Libatkan BUMN dan Swasta
-
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina - ENI Tandatangani MOU Kerja Sama Pengelolaan Hulu Migas
-
Arus Balik Lebaran, Anak Usaha Pertamina Pelita Air Capai On Time Performance hingga 95%
-
Erick Thohir: Arahan Saya Kepada BUMN Adalah Pembelian Dollar Dilakukan Secara Optimal, Terukur, Sesuai Kebutuhan
-
UMKM Binaan Pertamina Menjadi Incaran Pemudik Pada Musim Mudik Lebaran
-
Kemendagri Sampaikan Isu-isu Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
-
Tunjukkan Stabilitas Prospek Perusahaan: ELNUSA Terima Peringkat idAA dari PEFINDO
-
Semangat Idulfitri 1445 H Menggelorakan Keberlanjutan Gerakan Merdeka Belajar
-
Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global
Selasa, 24 Juli 2018 - 21:36 WIB
Reformasi Agraria Dibiayai Duit Utangan World Bank, Bos BPN Ngeles Begini
Menteri ATR/Kepala Bappenas Sofyan Djalil
Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menjelaskan terkait utang anyar dari Bank Dunia, senilai US$200 juta untuk program reforma agraria.
Dalam temu media di Jakarta, Selasa (24/7/2018), Sofyan mengatakan, salah satu komponen dari pinjaman Bank Dunia tersebut adalah melakukan penataan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sepanjang perbatasan hutan. "Karena salah satu masalah adalah batas hutan yang tidak jelas sehingga sulit mengeluarkan tanah-tanah di perbatasan hutan. Ini di beberapa provinsi," ujar Sofyan.
Pinjaman tersebut, kata Sofyan, digunakan untuk peningkatan dan perbaikan sistem di kantor-kantor pertanahan melalui best practice yang dimiliki Bank Dunia sekaligus penyediaan tenaga-tenaga terampil.
Sofyan mengatakan, target besar pemerintah adalah mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia pada 2025. Terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia, di mana 51 juta di antaranya telah memiliki sertifikat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Adi Darmawan mengatakan Bank Dunia bersedia membantu program reforma agraria melalui pemetaan lahan yang berbatasan (buffer zone) dengan perhutanan.
Ia mengatakan area abu-abu (grey area) tersebut ditemukan di tujuh provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Dengan inisiatif Bank Dunia dan sesuai Inpres Nomor 2/2018 tentang Percepatan PTSL, maka buffer zone dipetakan. "Dana bank dunia untuk penguatan infrastruktur. Karena untuk pemberian haknya, sama dengan PTSL, yaitu dengan dana rupiah murni," ujar Adi.
Sebelumnya, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui One Map Program senilai US$200 juta untuk mendukung reforma agraria pemerintah Indonesia. Di mana, sekitar 4,3 juta pengguna tanah akan memperoleh manfaat dari program tersebut.
Program tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya pemerintah di sektor agraria melalui pemetaan partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap.
(setyaki purnomo)
-
Menteri Anas Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat
-
Sri Mulyani: Kerja ATR/BPN Tentukan Reputasi Indonesia di Seluruh Dunia
Kerja dari ATR/BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Saya ingin ATR/BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia
-
Mentan Amran Dorong Kemen ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektar Sawah Indonesia
Pertanian di era bapak Presiden Jokowi pernah swasembada, dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Karena itu sekali lagi, saya berharap jutaan hektare lahan yang kita bangun ini mendapat sertifikat secara cepat
-
Amankan Aset Negara, Kemenperin Serah Terima Sertipikat Tanah Negara dari Kementerian ATR/BPN
Sertifikasi aset negara merupakan salah satu bentuk pengamanan aset secara hukum yang sangat penting, karena akan melindungi dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dari potensi masalah hukum, seperti sengketa, gugatan, atau beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah
-
Warga Pertanyakan Menteri ATR/BPN, Soal Sengketa Tanah Jatikarya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa penanganan permasalahan sengketa tanah Jatikarya telah tuntas dan satu tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Polri.