Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto memastikan tak ada muatan politis dalam kegiatan haul yang diselenggarakannya.
Yandri mengucapkan terima kasih kepada eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menegurnya lewat akun X (Twitter).
"Itu bisa koreksi lagi nanti, yang pasti tidak disalahgunakan dan dibelokkan. Terima kasih kepada Pak Mahfud, Insya Allah tidak akan diulangi lagi, ini murni haul emak kami," kata Yandri, Selasa (22/10).
Ia pun menjelaskan tak hanya mengundang kepala desa dan staf. Pj Gubernur Banten dan para tokoh masyarakat setempat juga diundang.
"Sebenarnya undangan bukan hanya kepala desa saja, kita juga undang Pj Gubernur, kita undang juga kepala darah lain, rektor, alim ulama, tokoh masyarakat, memang salah satu itu (kepala desa)," ucapnya.
Pada acara haul itu, istri Yandi, Ratu Zakiyah, turut mendampingi. Ratu Zakiyah saat ini maju sebagai calon Bupati Serang pada Pilkada 2024. Yandi menegaskan tak ada arahan untuk memilih Ratu.
"Walaupun nyumbang makanan atas nama emak kami dan syukuran kami sebagai putranya, inilah cara kami berbakti kepada orang tua," tuturnya.
Diketahui, surat udangan acara haul sang ibu,sekaligus peringatan Hari Santri dan tasyakuran, dibuat dengan menggunakan kop dan stempel resmi dari Kementerian Desa PDT.
"Dalam rangka memperingati Haul kedua almarhumah Hj Biasmawati binti Baddin (Ibunda Yandri Susanto), Hari Santri, dan Tasyakuran, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu," demikian isi surat tersebut.
Surat itu ditujukan kepada para kepala desa, sekretaris desa, para staf desa, ketua RT, RW, hingga Kader PKK dan Posyandu, bernomor 19/UMM.02.03/X/2024 dan bersifat penting.
Surat yang ditandatangani langsung Yandi tersebut kemudian beredar di media sosial dan memdapat sorotan banyak pihak tak terkecuali mantan Menkopolhukam, Mahfud Md.
"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kpd saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," tulis Mahfud di akun @mohmahfudmd, dikutip, Selasa (22/10/2024).
"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," imbuhnya.
Ia pun meminta Yandri untuk lebih barhati-hati dalam menggunakan simbol pemerintahan. "Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tegasnya.
-
Mendes Yandri Kunjungi Desa Berkolaborasi Dengan Sejumlah Perusahaan di Kutai Timur Mendes Yandri Kunjungi Desa Berkolaborasi Dengan Sejumlah Perusahaan di Kutai Timur
-
Mendes Yandri Dampingi Presiden Prabowo, Serukan Swasembada Pangan untuk Makmurkan Rakyat Mendes Yandri Dampingi Presiden Prabowo, Serukan Swasembada Pangan untuk Makmurkan Rakyat
-
Sinergi Lintas Kementerian, Mendes Yandri Godok Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa Sinergi Lintas Kementerian, Mendes Yandri Godok Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa
-
Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bangun Desa Berantas Kemiskinan untuk Majukan Indonesia Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bangun Desa Berantas Kemiskinan untuk Majukan Indonesia
-
Mendes Yandri Optimis Indonesia Capai Swasembada Pangan Tahun 2027 Mendes Yandri Optimis Indonesia Capai Swasembada Pangan Tahun 2027