Kemnaker Dukung Eksistensi Program Pemagangan Indonesia-Jepang

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemagangan ke Jepang termasuk terkait aksesibilitas demi mendukung target pekerja Indonesia yang berkompetensi global.

"Kemnaker memberikan dukungan penuh bagi eksistensi dan keberlanjutan kerja sama program pemagangan antara Indonesia dan Jepang," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dalam keterangannya Selasa.

Selain dukungan, katanya, Kemnaker juga menginginkan adanya upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemagangan dengan terus memperhatikan prinsip-prinsip pemagangan yang berlaku secara universal.

"Pemagangan Jepang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar dalam dunia kerja bagi para peserta magang, dan peningkatan kesejahteraan para pemagang," ucap Afriansyah Noor dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Tahun 2024 di Jakarta pada Senin malam (29/07) malam.

Dia menjelaskan bahwa program pemagangan ke Jepang sudah dimulai sejak 1993 dan merupakan langkah nyata yang dilakukan Kemnaker dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dalam kancah pasar kerja global.

Merujuk data Badan Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang, dia mengatakan pada Desember 2023 terdapat 149.101 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang. Di mana proporsi terbesar adalah peserta pemagangan yakni 74.387 orang, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan 2022 yang hanya berjumlah 45.919 peserta magang.

Selain itu, terdapat pertumbuhan Sending Organization (SO) dari Indonesia. Per Juli 2024, SO yang aktif tercatat telah mencapai 464 lembaga atau bertambah lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 347 lembaga.

"Namun demikian, belum saatnya Indonesia berpuas diri. Kita perlu juga melihat capaian dari negara lain, utamanya Vietnam sebagai negara pengirim peserta magang ke Jepang dengan jumlah tertinggi," tutur Afriansyah.

Dia menyebut untuk meningkatkan kompetensi melalui magang ke Jepang, Kemnaker tidak dapat berjalan sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah Jepang, mitra kerja, maupun Lembaga Pelatihan Kerja.

"Oleh karenanya, rakor ini menjadi momentum bagi peningkatan kualitas dan aksesibilitas program pemagangan ke Jepang sehingga dapat berjalan semakin masif," demikian Afriansyah Noor.