Menhut Buru Pelaku Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, MERDEKANEWS -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) kerahkan tiga dirjen kehutanan dan polisi  untuk melacak sumber tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan,  Kalimantan Timur, Sabtu (31/3) lalu, yang sampai saat ini belum diketahui baik sumber maupun pelakunya.

"Kita kerahkan tiga Dirjen untuk berkoordinasi dengan Dir Reskrimsus Polda Kaltim, terkait penegakan hukum. Kepolisian juga sudah mengirimkan ahli terkait kerusakan lingkungan dan Tim Drone dengan Fixed Wing (Drone Besar), untuk melihat area yang terdampak dari udara. Gakkum KLHK juga sudah meminta data LAPAN apabila mereka memiliki data-data satelit terkini terkait dengan lokasi tersebut," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, Kamis (5/4/2018).

Tiga Dirjen yang dimaksud, yakni Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. 

Selain itu, kata Siti, Kemenhut juga berkoordinasi dengan Bakamla untuk meminta data pergerakan kapal-kapal tanker minyak yang ada di lokasi pada saat kejadian. Data ini penting untuk mengetahui sumber-sumber tumpahan. 

"Saya akan terus mengawal, dan semoga kejadian ini dapat segera diatasi bersama pihak terkait lainnya," ujarnya.

Menteri asal Nasdem itu juga memastikan, pihaknya sudah bergerak cepat dalam menangani dampak lingkungan dari tumpahan minyak di Teluk Balikpapan itu. Bahkan, selain tim dari Gakum LHK, tim dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)  sudah terjun ke lokasi kejadian untuk memantau dampak tumpahan minyak terhadap keanekaragaman hayati.

''Setiap hari saya terus memantau penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tiga Dirjen sudah di lapangan,'' ujarnya.

Terkait kejadian ini, Siti mengaku akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan yang memegang izin terkait masalah itu. Bahkan, apabila memang terbukti bersalah, perusahaan terkait akan diminta untuk mengatasi pencemaran yang ditimbulkan.

"Saat ini kita juga sedang menghitung berapa besar kerugian dari tumpahan minyak ini. Sementara Ditjen Gakkum Kemenhut  akan mengikuti proses untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur pelanggaran serta sanksi. Dirjen konservasi juga sudah saya minta melihat dampak terhadap sumberdaya hayati. Sambil melakukan evakuasi dan penelitian lanjutan,'' papar Siti.

Siti lalu mengungkapkan bahwa hingga saat ini tim gabungan yang dipimpin Kepala KSOP Balikpapan masih konsentrasi melakukan kegiatan penanggulangan di perairan Balikpapan. Salah satunya mengumpulkan seluruh Oil Boom yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar lokasi, dan menggiring genangan-genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina.

"Tim dari KLHK yang terdiri dari staff Ditjen PPKL, Gakkum, P3E, Balai KSDA Kalimantan Timur, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan juga sudah melakukan pengukuran luasan area terdampak dengan cara melakukan pengukuran secara langsung," tuturnya.

Karena lokasi yang terdampak sangat luas, Siti mengatakan, tim dibagi menjadi lima kelompok kerja. Tim pertama melakukan pengukuran panjang pesisir pantai yang terdampak di kabupaten Penajam Paser Utara, dan empat  tim yang lain melakukan pengukuran di kota Balikpapan.

"Sampai sore ini kegiatan masih berlangsung. Hasilnya akan diupdate segera, dan kami sudah minta tim dan juga pihak Pertamina memprioritaskan pembersihan tumpahan minyak di wilayah pemukiman penduduk mengingat bau yang menyengat dan potensi resiko lainnya,'' ujarnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Yustan Alpiani telah menetapkan kasusnya dalam status penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lingkungan. Fokus utama polisi adalah mencari pihak paling bertanggung jawab sehubungan putusnya jaringan pipa minyak mentah Pertamina (AZIZ )