Jakarta, MERDEKANEWS -- Proogram makan siang gratis dibahas dalam Rapat Kabinet Paripurna pada Senin (26/02). Hal itu diungkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Diketahui Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Kabinet Paripurna bersama jajaran menterinya di Istana Negara. AHY mengatakan program makan siang itu masuk dalam pembahasan saat rapat tadi. Namun, pembahasannya tidak mendetail karena waktu yang singkat.
"Ada (dibahas) tadi saya melihat sepintas tadi ya," kata AHY usai sidang kabinet paripurna, di Istana, Jakarta.
"Kalau waktunya tidak banyak, cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Hanya bahas elemen unggulan dari capres cawapres terpilih itu harus dihitung secara seksama dan harus di-deliver dengan baik," ucapnya.
Program makan siang gratis tersebut, kata AHY, harus diberikan kepada 83 juta orang. Untuk itu, diperlukan perhitungan yang seksama dan mendetail.
Selain itu, dia menilai program ini tidak hanya untuk menuntaskan gizi buruk pada anak dan ibu hamil. Namun, juga dapat menggerakkan perekonomian.
Dia menjelaskan, program makan siang ini melibatkan hasil panen dari para petani. Pasalnya, membutuhkan beras, lauk-pauk, sayur-mayur, dan juga buah-buahan yang mana. Hal inilah yang mampu mengerek perekonomian Indonesia.
"Karena bisa dibayangkan satu anak saja beras nasinya lauk sayur buah susu kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi pertukaran ekonomi di tingkat daerah/kota. Mudah-mudahan UMKM kota tumbuh, petani senang karena hasil panen pertanian juga bisa diserap langsung program makan siang tadi," jelasnya.
Adapun program makan siang gratis ini diusung oleh pasangan calon presiden cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Dari Adi Hidayat, Rocky Gerung, Yaqut Hingga Nagabalin, Siapa yang Paling Cocok Gantikan Miftah? Setelah pengunduran diri Miftah, beberapa nama muncul sebagai kandidat potensial untuk menggantikan posisinya
-
Budi Arie Haqul Yakin Banyak Partai yang Mau Nampung Jokowi Budi mengatakan bahwa banyak partai yang mau menampung Mantan Presiden Jokowi
-
Berlaku 2025, Penetapan PPN 11 dan 12 Persen Secara Selektif Berpotensi Bikin Bingung Masyarakat penetapan tarif PPN secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat
-
Breaking News! Miftah Resmi Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden keputusan ini diambil bukan berdasarkan tekanan dari siapapun. Melainkan datang dari diri sendiri
-
Presiden Prabowo Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi dengan Dewan Ekonomi Nasional Presiden Prabowo Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi dengan Dewan Ekonomi Nasional