Tak Tercapai Quota 30% Keterwakilan di Politik, Dukungan Sesama Perempuan Sering Terlupakan

Jakarta, MERDEKANEWS --  Angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat. Terutama di tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini adalah seorang perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga merasa bahwa para perempuan patut berbangga atas capaian ini. Namun, Menteri PPPA meyakini masih ada faktor penting yang belum maksimal terealisasi dalam mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan, yaitu dukungan sesama perempuan.

“Penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia, kalau saja sesama perempuan kita saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi, saya yakin kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai. Kita mulai dari para perempuan itu sendiri,” tegas Menteri PPPA dalam kegiatan Seminar Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024, Selasa (6/12) di Jakarta.

Menteri PPPA menambahkan hasil survei Bank Dunia menyatakan saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

“Namun kita tidak boleh lupa, bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, namun juga memperoleh pengatahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis,” jelas Menteri PPPA.

Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia rill politik, partai politik (parpol) memiliki andil dan peranan yang besar. Menurut Menteri PPPA, sekurang-kurangnya parpol memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen politik.

“Artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan tentunya di bawah payung kesetaraan,” tambah Menteri PPPA.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Nuraeni Anggota Komisi IV DPR-RI sekaligus Wakil Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI. Ada sejumlah kendala yang dihadapi para perempuan politik yang saat ini belum beruntung untuk bisa duduk dan terpilih.

“Memang ada beberapa hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Pertama, perempuan memang harus percaya diri, kuatkan dulu keinginan dari diri perempuan itu sendiri bahwa saya ingin sukses, saya ingin maju, terpilih. Yakinkan itu terlebih dahulu. Kedua, harus ada restu dan dukungan keluarga,” tutur Nuraeni.




Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen masih kurang. Peran partai politik untuk mendukung hal ini dibutuhkan, dengan membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

“Memang masih minim bagi fraksi partai untuk bisa menempatkan masing-masing anggota DPR perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD) yang strategis. Ini sangat penting untuk perempuan bisa didorong mengisi AKD-AKD yang memiliki keputusan-keputusan strategis seperti badan anggaran. Sebab, anggaran ini merupakan penentu bagi semua kebijakan dan keputusan agar responsif gender,” jelas Chusnul.

Pemilu terbuka menurut Chusnul Mar’iyah Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia penuh dengan tipu muslihat yang menjadi hambatan bagi jalan perempuan menuju parlemen seperti dukungan partai politik yang dirasa masih maskulin dan ketidakpercayaan diri.

“Ikut pemilu memang mahal tapi bukan berarti tidak bisa, namun untuk perempuan memang berat. Selain itu ideologi, peran media dan perempuannya sendiri masih kurang percaya diri. Jadi, dukungan dari partai politik untuk rekrutmen calon anggota parlemen itu sangat penting. Pelatihan sebelum dicalonkan, jangan sesudah. Ini penting agar perempuan siap,” jelas Chusnul.

Seminar Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024 dengan sub tema Peran Partai Politik dalam Mendukung Peningkatan Jumlah Perempuan Di Parlemen Pada Pemilu 2024 merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam rangka Peringatan Hari Ibu Ke-94. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny Rosalin menyebut kegiatan ini bertujuan untuk menemukan langkah strategis meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan keikutsertaannya mendesain strategi pemenangan pemilu dalam partai politik serta langkah meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat.

Kegiatan diisi oleh berbagai narasumber lain seperti Kanti W Janis, Ketua Presidium KPPI, Betty Epsikol Idroos Anggota KPU RI, Lolly Suhenty Komisioner Bawaslu RI, Indrajaya Koordinator Kelembagaan Demokrasi Dit. Polkam Bappenas, dan dimoderatori oleh Delia Widianti Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.