merdekanews.co
Selasa, 06 Desember 2022 - 15:31 WIB

Dukung Layanan Angkutan Penyeberangan di Jatim, Ditjen Hubla Tetapkan Alur Pelabuhan Jangkar

Deka - merdekanews.co
Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jangkar di Hotel Permata Bogor pada hari Selasa, (6/12).

Bogor, MERDEKANEWS --  Pelabuhan Jangkar adalah pelabuhan utama di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang merupakan pelabuhan strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan regional, bahkan nasional yang mampu menjangkau daerah-daerah di Kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, bahkan Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Pelabuhan Jangkar diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan, baik manusia maupun barang dan jasa, serta mendukung produktivitas masyarakat di sektor perekonomian, aktivitas sosial, pendidikan hingga keamanan masyarakat.

“Keberadaan Pelabuhan Jangkar juga sangat strategis dalam mempercepat aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau yang ada di Madura dan Indonesia Timur, selain itu untuk memperlancar mobilitas dan distribusi kehutuhan pokok sekaligus mendukung pembangunan daerah dan penurunan biaya logistik dan jasa sehingga dapat disejajarkan dengan daerah lain di Jawa Timur.”

Demikian disampaikan Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan, Ison Hendrasto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jangkar di Hotel Permata Bogor pada hari Selasa, (6/12).

Kondisi Pelabuhan Jangkar yang strategis inilah, terang Ison, yang mendorong Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk segera menetapkan Alur Masuk Pelabuhan Jangkar Provinsi Jawa Timur.

Pelabuhan Jangkar, terang Ison, merupakan pelabuhan tradisional masa kini yang didesain dapat melayani kapal sandar hingga kapasitas 5.000 GT, di mana kedalaman alur pelayaran setelah dilakukan survey adalah 12-26 MLWS, sedangkan kedalaman di dermaga movable bridge (MB-1) kurang lebih 3,3-4,6 MLWS, kedalaman di MB-2 kurang lebih 6,5-8,1 MLWS, dan kedalaman di area kolam putar kurang lebih 8,9-11,5 MLWS.

Lebih lanjut, Ison menerangkan, Pelabuhan Jangkar ini melayani kebutuhan transportasi kapal untuk menjamin konektivitas pulau-pulau di Kabupaten Madura dengan berbagai tujuan seperti misalnya Pelabuhan Jangkar-Pulau Kangean-Kalianget, Pulau Sapudi-Kalianget, dan Pulau Raas-Kalianget.

“Dengan adanya pelabuhan Jangkar diharapkan dapat memperlancar mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok dan kebutuhan logistik seperti pengiriman barang, cargo, dan pengiriman kendaraan motor/mobil,” ujar Ison.

Pelabuhan Jangkar juga akan melayani angkutan ternak dari kepulauan Sumenep Madura, dan Pulau Sapudi-Raas-Kangean, yang memenuhi standar perlakuan hewan dan diharapkan dapat diangkut oleh truk atau kendaraan hewan.

“Selain itu, akan dilaksanakan pula peluncuran atau Iaunching pelayaran perdana lintas Pelabuhan Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang yang akan dilaksanakan pda masa Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” ungkap Ison.

Oleh karena itulah, menurutnya, sudah selayaknya penataan alur pelayaran masuk Pelabuhan Jangkar segera dilaksanakan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri, sehingga dapat memenuhi alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim dengan harapan dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, wilayah Pulau Madura dan khususnya di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya.

“Kegiatan FGD Penetapan Alur-Pelayaran pada hari ini, adalah merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jangkar Provinsi Jawa Timur, dengan harapan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, ke depan akan menciptakan ketertiban, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran khususnya di Perairan Pelabuhan Jangkar Provinsi Jawa Timur,” tukas Ison.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan koridor alur-pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Alur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Alur pelayaran juga dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan melalui maklumat pelayaran maupun berita pelaut indonesia.

Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan FGD, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Junaidi, mengatakan bahwa penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Jangkar sangat diperlukan dalam rangka tata kelola lingkungan perairan agar kapal-kapal yang beroperasi dapat memiliki pedoman dalam bernavigasi atau melakukan aktivitas di perairan sehingga tidak mengganggu area yang tidak sesuai peruntukannya.

Pada kesemptan tersebut, Junaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Direktorat Kenavigasian dan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya yang telah berkolaborasi dalam melakukan survey hydografi dan oceanografi dalam rangka menetapkan alur masuk Pelabuhan Jangkar sampai nanti ditetapkan dalam sebuah Keputusan Menteri.

“Hal ini tentunya tidak lepas dari sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Direktorat TSDP Ditjen Hubdat, Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla serta Pushidros AL dalam upaya penyelenggaraan kenavigasian yang efektif dan efisien,” pungkas Junaidi.

Sebagai informasi, FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan Jangkar menghadirkan narasumber dari Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Ditektorat TSDP Ditjen Perhubungan Darat,  Pushidros AL, serta Direktorat Kenavigasian.

Adapun para peserta FGD berasal perwakilan dari Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, Direktorat TSDP Ditjen Pehubungan Darat, Perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, BPtD Wilayah XI Jawa Timur, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Panurukan, Dinas Perhubungan Prov Jawa Timur, Dinas KKP Prov Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Dinas KKP Kabupaten Situbondo, Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya, PT. ASDP Ferry (Persero) Cabang Ketapang, dan PT. Dharma Dwipa Utama, baik secara luring maupun daring.

(Deka)