Wapres: Semua Instansi Mutlak Dukung Reformasi Birokrasi Tematik

Jakarta, MERDEKANEWS – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mendorong penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diinisiasi Kementerian PANRB sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.

Wapres mengatakan, RB Tematik merupakan salah satu strategi yang lahir dengan semangat untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di kementerian, lembaga, dan daerah,” ujar Wapres di Istana Wakil Presiden, Senin (05/12).

Wapres menyampaikan, reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas, apalagi beban. Tetapi RB justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik.

Selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Wapres mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Lebih lanjut ditekankan, RB tematik perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya.

“Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta seluruh pemerintah daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” tandasnya.

Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan dan layanan publik pun harus dikembangkan dengan membangun proses pembelajaran antar-instansi pemerintahan, serta diarahkan untuk memecahkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara konkret, seperti pengangguran, pemerataan kesejahteraan, hingga masalah lingkungan. Apresiasi turut disampaikan Wapres kepada pimpinan daerah yang telah berbenah melaksanakan Program Penyederhanaan Birokrasi sebagai langkah akselerasi RB dan pelayanan publik.

Selanjutnya dengan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wapres turut menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP). Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Anas bersama 26 wali kota dan bupati.

Menurut Wapres, keberadaan 103 MPP yang sudah ada saat ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor, menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. Ke depan, MPP di Indonesia diharapkan terus berkembang dan semakin berkualitas.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melaporkan, fokus utama Kementerian PANRB saat ini adalah mewujudkan birokrasi berdampak sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden. Bukan sekadar sibuk soal administrasi, tapi setiap gerak birokrasi harus berdampak dan dirasakan masyarakat.

Mulai 2023, lanjut Anas, Kementerian PANRB mulai memasukkan indikator-indikator empat klaster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi K/L/Pemda. “Sehingga birokrasi kita sesuai arahan Presiden dan Wapres semakin berdampak, memberi manfaat langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Anas memberi ilustrasi tentang perbedaan RB sebelumnya dan RB Tematik. Sebelumnya reformasi birokrasi secara general cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di problem hulu.

“Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik,  semuanya fokus pada isu-isu prioritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir seperti penanggulangan kemiskinan dan kemudahan investasi,” jelas Anas.

Pada 2023, Anas menambahkan, Kementerian PANRB menargetkan seluruh daerah bisa memiliki MPP, dan sebagian diantaranya berwujud MPP Digital untuk menjadikan pelayanan publik semakin terdigitalisasi dan terintegrasi. “Dalam waktu dekat, insyaallah Januari 2023, mohon izin akan diluncurkan beberapa _pilot project_ MPP Digital di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkas Anas.