merdekanews.co
Minggu, 04 Desember 2022 - 12:37 WIB

Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian Bersama 26 MPP

Hadi Siswo - merdekanews.co
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan mencanangkan program RB tematik pada Senin, 5 Desember 2022. Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi.

Jakarta, MERDEKANEWS --  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan antaranya dengan implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik serta mewujudkan ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan mencanangkan program RB tematik pada Senin, 5 Desember 2022. Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi.

Terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.

Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres Ma’ruf Amin juga akan menyaksikan peresmian bersama untuk 26 MPP di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Anas bersama 26 wali kota dan bupati. Ke-26 MPP ini masing-masing tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Banten, D.I Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Peresmian bersama MPP ini merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi. Dengan MPP, masyakarat bisa dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan.

Kehadiran MPP yang saat ini berjumlah 77 juga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha di daerah yang dapat meningkatkan daya saing  investasi yang ada di masing-masing daerah.

Selain itu, juga sebagai pemenuhan target dari Wapres Ma’ruf untuk menyediakan 100 MPP di berbagai kabupaten dan kota di akhir tahun 2022 terpenuhi dengan diresmikan 26 MPP serentak maka jumlah MPP keseluruhan menjadi 103.

Tidak hanya berhenti disitu, pada keesokan harinya, Selasa, 6 Desember 2022, Menteri PANRB Azwar Anas akan memberikan penghargaan dalam Penganugerahaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Penganugerahan pelayanan publik akan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Penganugerahan pelayanan publik akan diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta Top Terpuji 45 inovasi pelayanan publik dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Services dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022.

Sedangkan, penganugerahan RB diberikan atas hasil evaluasi SAKIP, RB, serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penyerahan piagam penyerahan piagam SAKIP dan RB diberikan kepada instansi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat A dan BB di tahun 2022 ini. Sementara ZI akan diwakili 18 unit kerja.

Penganugerahan pelayanan publik serta hasil evaluasi SAKIP, RB, dan ZI ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga sebagai informasi kepada masyarakat bahwa instansi pemerintah terus berbenah untuk memberikan hasil nyata dan menciptakan birokrasi berkelas dunia. 

(Hadi Siswo)