Menteri PPPA Pimpin Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bali, MERDEKANEWS -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memimpin Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika Serikat tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan secara virtual. 

Dialog yang baru pertama kali digelar bertujuan untuk memajukan agenda ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sekaligus memastikan tidak ada satupun yang tertinggal.

Dialog dihadiri oleh para menteri yang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari negara-negara ASEAN, delegasi Amerika Serikat, dan pimpinan ASEAN Committee on Women (ACW) dari negara-negara ASEAN, termasuk Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin selaku Ketua ACW 2021-2022.

Menteri PPPA menyatakan pertemuan ini tepat waktu dan relevan karena ASEAN telah memetakan arahnya untuk pembangunan Komunitas ASEAN pasca 2025.  Dialog tingkat Menteri ini adalah platform untuk menyoroti berbagai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan dan anak perempuan ASEAN di tengah perubahan lanskap global dan regional, termasuk dampak pandemi COVID-19.

“Menjadi kewajiban kita untuk menggali dimensi gender dan membongkar dampak dari tantangan yang muncul pada perempuan dan anak perempuan selain itu juga untuk mengarahkan dan memberikan arahan strategis pada agenda pembangunan ASEAN di seluruh pilar Komunitas ASEAN. Hal ini akan merintis arah masa depan ASEAN yang mengutamakan tujuan dan tindakan transformatif gender dalam agenda pembangunan sepuluh tahun mendatang di kawasan, khususnya pada isu pemberdayaan ekonomi perempuan, pengarusutamaan gender, perdamaian dan keamanan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan,” ucap Menteri PPPA.

Menteri PPPA memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Amerika dalam mempromosikan hak-hak dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-AS 2021-2025 yang mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh kedalaman dan luasnya keterlibatan AS dengan ASEAN.  Selanjutnya, Menteri PPPA juga mengakui keselarasan yang erat antara Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-AS dengan Rencana Kerja ACW 2021-2025, sehingga memberi pemerintah ruang untuk bekerja secara kolaboratif untuk memajukan komitmen bersama dan upaya bersama.

“Kami mencatat bahwa melalui kerjasama USAID dan US PROSPECT dengan ASEAN Committee on Women (ACW), Kerangka Strategi Pengarusutamaan Gender ASEAN telah dikembangkan dan diserahkan kepada Pemimpin ASEAN untuk notasi pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Di bawah kerangka ini, koherensi kebijakan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan perspektif gender di berbagai bidang kerja di ASEAN dipastikan dengan menggunakan pendekatan pengarusutamaan seluruh ASEAN,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Administrator USAID (the United States Agency International Development) Samantha Power menyatakan berinvestasi pada perempuan merupakan salah satu upaya besar yang ingin diwujudkan di seluruh kawasan ASEAN. Samantha juga menekankan adanya era kemitraan baru ASEAN dan AS dan mendorong kemitraan ASEAN dan AS untuk memajukan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks Indo-Pasifik.

“Melakukan investasi pada perempuan adalah salah satu tujuan utama kita semua yang hadir dalam pertemuan ini. Beberapa penelitian di Amerika menunjukkan bahwa untuk mencapai kualitas geder di dunia dibutuhkan waktu ratusan tahun. Namun kita semua punya keyakinan bersama bahwa jika perempuan diberikan kesempatan yang sama maka perempuan akan semakin berdaya.    Melalui dialog ini diharapkan menciptakan koordinasi untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di ASEAN,” harap Samantha.

ASEAN secara konsisten memprioritaskan kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan di kawasan. Untuk tujuan ini, para Pemimpin ASEAN telah mengadopsi beberapa kerangka kerja regional ASEAN untuk menunjukkan komitmen politik tingkat tinggi tersebut. Kerangka kerja ASEAN tersebut yaitu:

a. Deklarasi tentang Implementasi Responsif Gender dari Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017);
b. Agenda Aksi Pengarusutamaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (2017);
c. Pernyataan Bersama tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2017);
d. Kerangka Strategi Pengarusutamaan Gender ASEAN (2022);
e. Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (2020).

“Kerangka Kerja Strategi Pengarusutamaan Gender ASEAN adalah kerangka kebijakan yang menambah nilai kerja Badan Sektoral ASEAN dengan memfasilitasi analisis gender dan mendorong koherensi kebijakan, membangun kapasitas, dan memperkuat koordinasi kelembagaan. Khusus untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, Agenda Aksi ini bertujuan untuk mengarusutamakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inovasi, perdagangan dan bisnis inklusif, serta pengembangan sumber daya manusia. Agenda Aksi ini berusaha untuk mengatasi hambatan yang menghalangi memaksimalkan potensi ekonomi penuh perempuan,” ujar Menteri PPPA.

ASEAN mengadopsi pendekatan keseluruhan ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara khusus, perspektif gender sedang dijalin dan dilembagakan dalam kerja sektoral Badan Sektoral ASEAN. Beberapa contohnya antara lain sebagai berikut:
a. Di sektor manajemen bencana, kerangka perlindungan, gender dan inklusi telah diadopsi yang mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi dalam semua aspek manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana;
b. Di sektor UMKM, studi dan pedoman regional telah dikembangkan untuk memperkuat usaha yang dipimpin perempuan termasuk pengusaha perempuan di sektor pertanian; dan
c. Di sektor tenaga kerja, pedoman regional digunakan oleh Negara-negara Anggota ASEAN untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak.

Beberapa negara ASEAN menyampaikan kiranya kemitraan ASEAN dan AS dalam pemberdayaan perempuan dapat memberi perhatian pada akses dan literasi digital bagi perempuan, pemberdayaan UKM perempuan, partisipasi perempuan dalam upaya damai, dan penanganan perubahan iklim.

Sementara itu Sekjen ASEAN,  Datu Lim Jock Hoi berharap agar kemitraan ASEAN - AS dalam agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat diterjemahkan ke dalam kerjasama yang nyata. Beberapa area yang diusulkan Sekjen ASEAN adalah peningkatan kapasitas bagi kewirausahaan perempuan, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kapasitas analisa gender.

Menteri PPPA menegaskan bahwa Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 akan terus konsisten mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Terinspirasi oleh kemajuan ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 akan terus maju dengan implementasi komitmen ASEAN tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keuntungan dan keberhasilan dari inisiatif ini akan digunakan untuk menginformasikan pengembangan Visi Komunitas ASEAN pasca-2025. Hal ini akan memastikan bahwa peta jalan pembangunan sepuluh tahun mendatang ASEAN telah melembagakan perspektif gender di seluruh Komunitas ASEAN menuju tindakan transformatif gender,” tutup Menteri PPPA.

Dalam dialog ini, seluruh delegasi dan Sekjen ASEAN menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia, khususnya melalui penyelenggaraan Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika Serikat tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2022 ini.