Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS, Bentuk Birokrasi Dinamis
Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji publik rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.
Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.
Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, menjelaskan perubahan ini nantinya bisa disisipkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah. “Disini juga akan dibahas proses penilaian kinerja bukan lagi dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu,” jelas Aba saat memimpin diskusi mengenai rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/07). Dalam rapat tersebut, diikuti oleh 14 perwakilan instansi pusat untuk saling memberikan masukan terkait revisi peraturan ini.
Aba menegaskan, perubahan ini tidak akan merugikan pihak manapun, tetapi menjadi momentum untuk melakukan penyederhanaan. Ada tiga poin penyederhanaan birokrasi, pertama adalah struktur organisasi berbasis kinerja. Kedua adalah bisnis proses lebih sederhana atau efisien serta berbasis pada output dan keahlian. Sedangkan poin ketiga adalah _cascading_ tugas dan fungsi organisasi ke tugas dan fungsi pada ekspektasi kinerja pejabat fungsional.
Dalam rancangan perubahan itu, kinerja pejabat fungsional akan dinilai apakah pejabat tersebut sudah memenuhi ekspektasi atau target atasannya. Kemudian akan ada penilaian kinerja berdasarkan konversi predikat hasil evaluasi. “Tim penilai tidak ada lagi. Namun perlu atasan berkoordinasi dengan instansi pembina sehingga instansi pembina punya peran karena memiliki kompetensi pembinaan jabatan fungsional,” ujar Aba.
Peraturan yang targetnya selesai tahun ini juga akan mengatur pengelolaan kinerja dengan dialog kinerja. Sebab dengan adanya ekspektasi pimpinan akan ada subjektivitas sehingga tetap diperlukan penguatan dari instansi pembina.
Sebagai bentuk penyederhanaan, jelas Aba, kebijakan ini akan menetapkan jabatan fungsional bukan lagi dengan Peraturan Menteri PANRB tetapi dengan Keputusan Menteri PANRB. Dengan catatan naskah akademik dan uji bebannya terpenuhi. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tidak lagi mengharuskan dengan peraturan dari instansi pembina, tetapi bisa hanya menggunakan surat edaran.
Kelompok jabatan bisa berotasi secara dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika global. “Perpindahan juga tetap antar kelompok jabatan bisa berputar secara dinamis, nanti perpindahan ini akan diatur masa jabatannya mungkin 2 tahun bisa berpindah ke tempat lain,” ungkap Aba.
-
Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi Perpusnas Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi Perpusnas
-
Kawal Kualitas Inovasi, Kementerian PANRB Lakukan Uji Coba dan Pembobotan Instrument Evaluasi Kawal Kualitas Inovasi, Kementerian PANRB Lakukan Uji Coba dan Pembobotan Instrument Evaluasi
-
Menteri PANRB Bahas Progres Portal Nasional Bersama Wakil Menteri BUMN Kita akan menggunakan API dari layanan digital yang ada di kementerian-kementerian. Nah kita harapkan ada percepatan dari proses pembangunan portal dan penggunaan API ini
-
Bersama BRIN, Menteri PANRB Bahas Penguatan Talenta Unggul Indonesia pemerintah tengah fokus dalam peningkatan SDM dengan menempatkan putra putri terbaik bangsa di pemerintahan
-
Menteri PANRB dan Kepala OIKN Bahas Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN ASN mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi ketika sudah berada di IKN, harus peka terhadap berbagai perubahan, mampu merespon segala peristiwa/kejadian yang di alami