merdekanews.co
Rabu, 29 Juni 2022 - 19:27 WIB

JPU Tuntut 6 Tahun Penjara, Terdakwa Alvin Lim Asyik Main Handphone Saat Sidang

Red - merdekanews.co
Terdakwa kasus pemalsuan dokumen klaim asuransi Allianz, Alvin Lim, asyik bermain handphone saat persidangan digelar, Rabu (29/6/2022).

Jakarta, MERDEKANEWS -- Alvin Lim, kasus pemalsuan dokumen klaim perusahaan asuransi Allianz dijemput paksa oleh aparat kepolisian.

Usai dijemput paksa, langsung diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo bersama hakim anggota Samuel Gintimg dan Raden Ary Muladi digelar secara maraton dari 11.00
Wib hingga pukul 13.00 dan dilanjutkan kembali hingga selesai pukul 16.30 Wib.

Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahnan Tanjung membacakan setebal 36 halaman yang dibacakan secara bergiliran oleh anggota anggota.

Saat Jaksa Penuntut Umum membacakan sidang, bermain yang duduk di kursi pesaki mengenakan seragam LQ Law Firm, itu terlihat saat persidangan sedang berlangsung. 


 

Kepada majelis hakim, JPU Syahnan Tanjug meminta agar hukuman hukuman secara maksimal dan dilakukan kurungan badan. "Menuntut Alvin Lim selama 6 tahun dan langsung ditahan," ucapnya.

Syahnan menyebut beberapa hal yang memberatkan sehingga pantas dihukum maksimal karena mempersulit pesidangan, yakni suka berbelit-belit, mangkir dan pernah ditahan.

"Adapun yang meringankannya tidak ada," tegasnya.


Menurut Syahnan, persidangan ini merupakan lanjutan perkara yang dibuat dari sebelumnya.Sehingga pemeriksaan dan ahli gabungan dalam satu paket persidangan untuk menetapkan penetapan hakim dengan memastikan kepastian hukum.


"Dua sebelumnya kejadian 5 tahun tapi putus 2,6 tahun. Dua-duanya, suami istri, divonis dengan hukuman yang sama. Nah, tinggal perkara (terdakwa Alvin Lim) yang ini belum (divonis)," terangnya.


Jaksa menyebut alasan mengapa dalam penyelidikannya tidak ada hal-hal yang perlu dilakukan. "Jika itu maksimal 6 tahun maksimal, tidak ada hal yang maksimal, setiap hal yang diperlukan maka tidak ada lagi pertimbangan yang meringankan," tegas Syahnan Tanjung.


Terhadap kemungkinan timbulnya berikutnya mengatakan berhalangan hadir, Syahn hal itu tidak menjadi pertanyaan masalah.


"Hak sudah. ​​Soal dia (terdakwa) tidak melaksanakan, itu adalah kerugian dia. Nah, untuk menjalankan putusan itu ada alat negara yang akan melaksanakannya jika saat pemberian dia tidak datang," ujarnya.


Syahnan melanjutkan persidangan selanjutnya akan digelar dengan agenda sidang. "Agendanya akan digelar pada 14 Juli mendatang," tutup Syahnan.




Terdakwa Kasus Pemalsuan Dokumen


Alvin Lim merupakan tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PN Jaksel dijelaskan dengan singkatan tuduhan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melly Tanumihardja dan Budi Arman serta 2 orang yang berstatus sebagai buron yaitu Deni Ignatius dan Agus Abadi. 


Perkara ini bermula pada 2015 saat Melly Tanumihardja menemui dan bercerita tentang Alvin Lim bahwa dirinya sering-sakitan.

"Selanjutnya Terdakwa Alvin Lim mengatakan 'pakai asuransi saja, biar meringankan beban'," demikian penjelasan singkat tentang SIPP PN Jaksel itu.

persona, Melly Tanumihardja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Pun Budi Arman yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami-istri. 

Setelahnya, mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Namun demikian, dalam uraian singkatnya tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya.

Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada 18 Desember 2018 Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama.

Mereka dinyatakan hanya terbukti dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. 

Sidang ini digelar lagi setelah JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkaranya pada Selasa (7/6/2022). Demikian penjelasan Humas PN Jaksel, Haruno Patriyadi kepada wartawan.

Haruno menjelaskan, perkara dengan Alvin Lim ini belum ada penjatuhan vonis. Baik vonis bebas maupun putusan atas perkara yang didakwakan.

"Belum ada kesalahan atau tantangan, vonis itu kan bisa bebas dan bisa terbukti (bersalah). Belum ada petitum yang menyatakan salah atau bebasnya orang," tulis

dia, bunyi putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 873 K/Pid/ 2020, tanggal 22 September 2020, salah satu amarnya menyatakan tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL atas nama Alvin Lim tidak dapat diterima.

"Artinya, secara administrasi masih, belum. Kalau itu di luar perkara perkara, namanya praperadilan. Kan perintahnya (amar putusan Kasasi) dapat dikembalikan mentah karena belajaran tidak diterima, sehingga belum ada penjatuhan hukuman atau," jelas dia.

Ia menambahkan,Sebagaimana Pasal 143 KUHAP, berkasnya dikembalikan lagi untuk disempurnakan.

"Bukan berarti itu bebas, bukan. Secara administrasi, perkara ini belum memenuhi syarat agar diterapkan. Atau secara hukum hal-hal yang bersifat harus ada tapi kok tidak ada, sehingga dikembalikan dulu," ujarnya.

(Red)