
Kemenhub Kaji Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Tol Laut
Solo, MERDEKANEWS -- Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana melakukan penambahan pelabuhan singgah Tol Laut pada tahun 2023 mendatang.
Usulan penambahan pelabuhan singgah tersebut berasa dari beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) Tk.I / Provinsi.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen S Sartoto menyebutkan usulan penambahan pelabuhan singgah baru berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur untuk rute pelayanan kapal Tol Laut pada Tahun Anggaran 2023, dimana terdapat 16 pelabuhan singgah baru yang di usulkan.
"Menindaklanjuti usulan tersebut, maka hari ini dilaksanakan Konsinyering Pembahasan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Tol Laut Tahun Anggaran 2023," ujar Capt Mugen, di Solo.
Melalui konsinyering ini diharapkan dapat memberikan output/hasil sebagai dasar keputusan penetapan trayek dan/ pelabuhan baru yang akan disinggahi pada rute pelayanan kapal Tol Laut Tahun 2023.
Capt Mugen menjelaskan, konsinyering ini juga diperlukan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan mengenai rute dan trayek sesuai informasi dan data kebutuhan terkini di daerah dengan karakteristik perairan dan kewilayahan masing-masing daerah.
"Juga untuk mengidentifikasi terkait denagn sarana prasarana pada Pelabuhan singgah baru yang diusulkan. Termasuk pola perdagangan dan potensi muatan yang akan di datangkan maupun yang akan di distribusikan dari wilayah yang diusulkan tersebut memungkinkan atau tidak untuk disinggahi Kapal Tol Laut," jelasnya.
Sebagai informasi, konsinyering ini turut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan gambaran jaringan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran2023 dan pemahaman sesuai tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.
-
Tinjau Kawasan Pelabuhan Marunda, Menhub: Penarikan Penerimaan Negara Harus dengan Tata Kelola yang Baik Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta penarikan penerimaan negara yang didapat dari pengusahaan di kawasan Pelabuhan Marunda harus dilakukan secara governance (tata kelola yang baik).
-
Tol Laut Turut Mobilisasi Minyak Goreng Kemasan Rakyat di Indonesia Timur Kapal tol laut turut memobilisasi minyak goreng kemasan rakyat ke wilayah Indonesia Timur.
-
Ditjen Hubla Resmi Serahkan Pemanfaatan Lahan Reklamasi KSOP Gresik ke PT. Petrokimia Gresik Dalam rangka pemanfaatan infrastruktur di Pelabuhan Gresik untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Gresik dan sekitarnya, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Reklamasi Tahap V Pelabuhan Gresik.
-
Resmikan Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin, Dirjen Arif Toha: Berikan Pelayanan Terbaik Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin mulai tanggal 3 Agustus 2022 resmi menempati Kantor Baru.
-
Kemenhub Perkuat Personil SAR di Perairan dan Pelabuhan Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan terhadap kejadian bencana alam, hal tersebut berhubungan dengan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudera besar yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan selain itu juga terletak di wilayah lempeng tektonik.