Kementerian PUPR : Penyertaan Modal Negara Non Tunai Perumnas Sangat Diperlukan

Jakarta, MERDEKANEWS --  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai adanya penyertaan modal negara non tunai untuk Perum Perumnas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan hunian untuk masyarakat sekaligus mendukung Program Sejuta Rumah.

Untuk itu, Kementerian PUPR berharap Perum Perumnas dapat melakukan analisis lokasi pembangunan dan prospek pasar serta desain bangunan sehingga menarik masyarakat untuk menghuni Rusun yang akan dibangun.


"PMN Non Tunai Perum Perumnas tentu akan mendorong Perumnas untuk lebih meningkatkan pembangunan rumah untuk masyarakag. Perum Perumnas ke depan dapat memanfaatkan lahan yang ada di Kementerian/ Lembaga serta yang termasuk dalam pengelolaan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat memberikan sambutan pada kegiatan
Focus Group Discussion
Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Perum Perumnas di Jakarta, Senin (27/6/2022).


Menurut Iwan, peran Perum Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, Perum Perumnas juga memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan sebagai lokasi hunian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Perum Perumnas dalam PMN Non Tunai ini bisa berupa pemanfaatan lahan dari kementerian dan lahan miliki Perum Perumnas sendiri. Namun perlu adanya kepastian mengenai prospek pembangunan serta memerlukan persetujuan dari Menteri PUPR berdasarkan perencanaan dari Perum Perumnas," terangnya.

Iwan menambahkan, proses PMN Non Tunai Perum Perumnas ini ditargetkan bisa selesai bulan Juni dan akan segera di sampaikan ke Menteri PUPR mengenai perkembangan di lapangan. Salah satu hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah lahan yang ada benar-benar clean and clear. Selain itu dari juga memastikan bahwa lahan yang akan digunakan Perum Perumnas tidak ada rencana pemanfaatan oleh pihak internal Kementerian PUPR misalnya untuk pembangunan kantor baru maupun pengembangan unit kerja yang ada.


"Perum Perumnas perlu memberi pandangan dan berapa lokasi yang dibutuhkan serta analisis lokasi, kelompok sasaran serta prospek pengembangannya.
Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam PMN Non Tunai Perum Perumnas ini," terangnya.


Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menerangkan, pihaknya saat ini perlu perhatian dari seluruh pihak terkait kondisi bisnis, proyek serta keuangan. Apalagi Perumnas Perumnas juga mengalami pasang surut proyek akibat terdampak pandemi sehingga berpengaruh pada situasi bisnis dan proyek serta keuangan.

"Kami sangat mengapresiasi adanya dukumgan dari berbagai pihak terkait PMN Non Tunai ini. Hal itu juga bisa menjadi booster Perumnas untuk kembali membangun hunian bagi masyarakat sekaligus mendukung serta berkontribusi dalam Program Sejuta Rumah," harapnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Herry TZ, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Edward Abdurrahman, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Fitrah Nur, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
Kemenkeu Purnama T Sianturi serta perwakilan dari Kementerian BUMN, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan jajaran Direksi Perum Perumnas.