merdekanews.co
Kamis, 23 Juni 2022 - 12:35 WIB

KemenPPPA: Presidensi G20 Indonesia Momentum Wujudkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Yani - merdekanews.co
FGD Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022.

Jakarta, MERDEKANEWS -- Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing Working Group, Initiative EMPOWER dan berbagai Engagement Group terkait dengan berbagai isu prioritas.

Namun, dalam prosesnya dialog dan diskusi yang sudah berjalan masih menyisakan ruang untuk melakukan identifikasi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan pada isu-isu prioritas, serta mengarusutamakan gender ke dalam pembahasan lanjutan di tingkat Kementerian Negara-negara G20.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N Rosalin mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia 2022 saat ini, menjadi momentum yang baik untuk terus mengadvokasi berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut KemenPPPA sebagai Kementerian pengampu pemberdayaan perempuan sekaligus menginisiasi penyusunan policy note dengan tujuan untuk memberikan masukan pada enam (6) isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun keenam isu prioritas tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan,” ujar Lenny dalam FGD Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022.

Lenny mengatakan bahwa policy note ini akan dirancang dengan ringkas, padat namun komprehensif agar ke depannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan nasional. Tentunya sebelum melakukan penyusunan policy note ini, KemenPPPA membutuhkan masukan dengan berdialog bersama perwakilan enam (6) kelompok kerja (working group), perwakilan dari co-Sherpa, serta sejumlah mitra pembangunan.

“Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas. Saat ini, kami telah menyusun draft policy note yang targetnya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus, di Bali. Pada kesempatan ini kami juga meminta dukungan dan komitmen dari masing-masing working group untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan policy note agar dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan,” ujar Lenny.

Selain pelaksanaan Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022, Lenny mengungkapkan bahwa KemenPPPA memiliki agenda lain yakni inisiasi penyusunan Gender Task Force sebagai embrio dari terbentuknya Working Group di forum G20. Saat ini wadah pembahasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baru di Women20 (W20), yang merupakan forum Lembaga Masyarakat, dan G20 EMPOWER yang merupakan forum sektor swasta yang didukung oleh pemerintah. Belum ada working group yang menjadi forum pemerintah dimana memiliki jangkauan pandangan yang lebih luas terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan memiliki kewenangan menyusun kebijakan untuk memperkecil kesenjangan gender. Dalam menginisiasi Gender Task Force tersebut dibutuhkan dukungan dari co-Sherpa dan seluruh negara anggota G20.

Lenny menambahkan partisipasi aktif dan komitmen Indonesia telah diakui oleh berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, G20 menjadi momentum yang tepat untuk menciptakan peluang membuka dialog dan berdiplomasi bersama-sama membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan.

“Komitmen dan semangat ini pun akan kita diwujudkan melalui Presidensi Indonesia pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) tahun 2022. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, akademisi untuk memanfaatkan momentum ini agar memberikan perhatian terhadap implementasi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan mendukung Presidensi G20. Nantinya policy note ini akan menjadi bahan rekomendasi KemenPPPA terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Menteri PPPA kepada Menteri pengampu 6 isu krusial dimaksud selaku chair working group. Selanjutnya, policy note juga akan disampaikan dalam forum MCWE 2022,” jelas Lenny.

Adapun tujuan dari FGD ini yakni; mengintegrasikan aspek gender dalam enam (6) isu prioritas working group dengan tiga (3) tema G20 MCWE 2022; menyusun Chair Statement sebagai hasil dari G20 MCWE 2022 untuk menjadi masukan bagi negara-negara G20 serta Leaders Meeting; menggali informasi dari perwakilan working group terkait enam (6) topik prioritas pemberdayaan perempuan, yaitu ekonomi digital, ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan; berdialog dengan perwakilan Sherpa mengenai langkah yang dapat ditempuh KemenPPPA untuk memastikan adanya pengarusutamaan gender ke dalam enam (6) isu prioritas terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; memetakan isu prioritas, kebijakan, implementasi, dan kendala pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam 6 isu terkait dalam pencapaian target SDGs dan prioritas nasional; dan melakukan validasi isu prioritas terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan untuk menjadi masukan dalam pengembangan/perumusan kebijakan nasional dan posisi Indonesia dalam G20.

Pada kesempatan yang sama hadir pula dua Co-Sherpa G20 yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Ardiyanto dan Satgas G20 Indonesia yang mewakili Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Dila. Keduanya memberikan dukungan penuh terhadap perumusan policy note ini tentunya dalam upaya menerapkan kekosongan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Keduanya berharap agar nantinya implementasi dan tindak lanjut dari policy note ini jelas dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Dalam sesi presentasi Chair Working Group dari 6 isu prioritas, masing-masing perwakilan working group menyampaikan isu utama yang dibahas dan perkembangan terakhir dari pembahasan utama. Masing-masing perwakilan juga menyampaikan bagaimana komitmen untuk mendorong pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam isu masing-masing working group.

Hadir dalam sesi tersebut, Direktur Ekonomi Digital sekaligus Ketua Pelaksana Persiapan G20 Digital Economy Working Group (DEWG), I Nyoman Adhiarna yang menyampaikan isu prioritas terkait ekonomi digital serta bagaimana isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat masuk dalam pembahasannya. Selain itu, hadir pula Alternate Chair of Employment Working Group sekaligus Biro Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan RI, M. Arif Hidayat  yang menyampaikan tentang bagaimana upaya dari working group untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan untuk pulih bersama pasca pandemi. Selanjutnya hadir pula Ketua Tim Kerja Health Working Group yang merupakan perwakilan dari Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Elisabeth Sarah, Co-Chair of Environment Deputies and Climate Sustainability Working Group sekaligus Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Laksmi Dhewanthi, dan Perwakilan Chair of Education Working Group selaku Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anang Ristanto.



(Yani)





  • Menteri PPPA Desak Kasus Pemerkosaan Anak dan Cucu Kandung di Ambon Dihukum Maksimal Menteri PPPA Desak Kasus Pemerkosaan Anak dan Cucu Kandung di Ambon Dihukum Maksimal Menyikapi kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap lima anak kandung dan dua cucu kandung di Ambon, Maluku, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memiliki keraguan untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman maksimal.