Jawab Kebutuhan UMKM di Karawang, KKP Hadirkan "Rumah Puspita"

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjawab langsung kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pemindangan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Melalui Rumah Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan Terpadu (Puspita) KKP berharap persoalan pemasaran, permodalan, kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan penguasaan teknologi dan manajemen bisa diatasi.

"Kita hadirkan Rumah Puspita karena kita mendengar permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala UMKM," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti usai meresmikan "Rumah Puspita" di Karawang, Rabu (18/5/2022).

Dalam kesempatan ini, Artati mengurai "Rumah Puspita" merupakan rumah bagi UMKM khususnya 130 pelaku usaha pindang yang berada di Kabupaten Karawang. Rumah ini akan dikelola oleh Koperasi Pindang Presto Kecemek.

Artati memastikan enam fungsi "Rumah Puspita" yakni klinik konsultasi UMKM, tempat produksi pindang percontohan, fasilitasi akses pembiayaan, pusat pemasaran online dan tempat transaksi bisnis serta penjajakan kerja sama bisnis.

“Sekarang pemindang tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan bahan baku, Rumah Puspita siap memasok bahan baku kepada para pemindang di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon,” jelas Ketua Koperasi Pindang Presto Kecemek, Warmun yang ditunjuk sebagai pengelola "Rumah Puspita". Sementara untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku, pada peresmian "Rumah Puspita" telah ditandatangani perjanjian kerja sama pasokan ikan dari Koperasi Putri Sri Rahayu dengan Koperasi Pindang Presto Kecemek.

Dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra, "Rumah Puspita" semakin lengkap guna membantu memberikan permodalan bagi UMKM.

"Saat ini baru 3 anggota Rumah Puspita mendapatkan KUR, harapannya ke depan seluruh UMKM yang tergabung dalam Rumah Puspita mendapatkan tambahan permodalan," jelas Artati.

“Pak Warmun dipilih BRI sebagai Agen BRILink (Laku Pandai), Agen QRIS dan Agen Mitra UMI untuk menjadi kepanjangan tangan dari BRI dalam pelayanan transaksi perbankan di Desa Bayur Kidul. Sebagai informasi saat ini pemindang di Desa Bayur Kidul yang sudah menjadi nasabah di BRI Unit Kiara Jaya sebanyak 115 debitur,” jelas perwakilan BRI Cabang Cikampek, Putu Dyan Damayani.

Muhidi, pengurus Koperasi Putri Sri Rahayu yang merupakan pengelola cold storage bantuan KKP menjelaskan bahwa saat ini sejumlah pemindang di Kabupaten Karawang sudah mampu memanfaatkan dana talangan BRI untuk pembelian ikan. Ini menunjukkan pemindang di Karawang sudah mampu memanfaatkan fasilitasi perbankan dalam praktik jual-belinya. “Tentunya ini hasil pendampingan literasi keuangan yang dilakukan oleh KKP dan BRI,” ujar Muhidi.

Bahkan produk pindang yang dihasilkan anggota Koperasi Pindang Presto Kecemek sudah masuk ke dalam marketplace, ini sangat membantu pemindang untuk menjual produknya melalui online.

Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Artati menegaskan KKP terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM di tanah air. Bukan hanya pendampingan pelaku usaha, fasilitasi pembiayaan, manajemen usaha, KKP juga konsisten dalam legalisasi usaha, kemitraan usaha serta digitalisasi usaha.

"Kami berharap pelaku UMKM dapat memperoleh dan memanfaatkan fasilitas tersebut," tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data pelaku usaha , pada saat ini terdapat 275.458 pemasar ikan dan 61.534 pengolah ikan. Dari jumlah tersebut, 98,29% di antaranya adalah pelaku usaha Mikro-Kecil.

Sebelumnya, Menteri Trenggono mengatakan program prioritas di bidang perikanan tangkap dan budidaya bisa membuka banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat, khususnya anak muda. Terlebih saat ini pemerintah sedang memperbaiki tata kelola kelautan dan perikanan mulai Sabang sampai Merauke.