Big Data Bikin Gaduh, Laskar GP Dorong Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

MERDEKANEWS- Suhu politik di Indonesia mulai memanas. Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih soal 'Big Data' yang menambah situasi semakin gaduh.

“Kami Laskar Ganjar Puan (LGP) akan mengantisipasi itu agar suhu politik tetap adem," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP) Mochtar Muhamad saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar - Puan (DPP LGP) dan Brigade Laskar Ganjar - Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4/22).

Menurut pria yang akrab disapa M2 ini, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menterinya yang melontarkan pernyataan soal penundaan pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas.

"Evaluasi perlu dilakukan, kalau tidak, bisa jadi Pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun 2022," tegasnya.

Untuk mengantisipasi itu, relawasan GP akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi. Target per Kota / Kab 1 batalion yang terlatih.

"Di Bekasi masing-masing 600 orang pasukan. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insya Allah April, Mei selesai terbentuk," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum LGP Nawang Andi Kusuma mengatakan, pihaknya perlu melindungi semua aset kekayaan negara. Jangan sampai karena investasi dapat merugikan negara.

"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara, diharapkan BPK dan KPK perlu mengevaluasi Kerja Sama Investasi (KSI) dengan asing dan jangan sampai merugikan Negara," tandasnya.
  (Muh)