merdekanews.co
Senin, 22 November 2021 - 22:18 WIB

Mendesa PDTT Prioritaskan Jalan Antardesa di Indonesia Timur

Ipe Tanto - merdekanews.co
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, di dampingi Sekjen Kemedes Taufik Madjid menerima Audiensi Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor, Senin (22/11). Foto : Angga/KemendesPDTT

Jakarta, MERDEKANEWS  – Di kawasan Indonesia timur infrastruktur jalan antardesa sangat terbatas. 

Di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, misalnya, warga harus menempuh perjalanan berhari-hari untuk mencapai desa lain dengan berjalan kaki. Dalam situasi sesulit itu saat ini banyak warga di sana yang merasa belum merdeka.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar berkomitmen memprioritaskan infrastruktur jalan antardesa di sana segera dibangun. Bila perlu dengan dana desa. Untuk itu, pria yang akrab dipanggil Gus Halim ini meminta agar basis data diperkuat, status dan kebutuhan dipastikan, kemudian sama-sama dicarikan solusinya.

Hal itu dikemukakan Gus Halim saat menerima kunjungan Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor beserta rombongan di ruang kerjanya, Saenin (22/11/2021). Turut hadir mendampingi Gus Halim ialah Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito. Pada pertemuan ini kedua pihak membahas beberapa masalah yang ada di kawasan Papua Barat, dari peningkatan SDM, infrastruktur, hingga data. 

Bupati Hendrik Mambor memaparkan, persoalan yang ada di Kabupaten Teluk Wondama cukup kompleks, terutama perihal infrastruktur akses antardesa. Sampai saat ini akses jalan dari desa ke desa masih sangat sulit dan belum bisa ditembus dengan kendaraan. Umumnya akses antardesa di sana hanya bisa ditempuh 4-7 hari dengan jalan kaki sehingga banyak masyarakat yang merasa belum merdeka. 

Hendrik melanjutkan, dari total 75 desa di Kabupaten Teluk Wondama, setidaknya ada 40 desa yang masih belum memiliki infrastruktur jalan hingga sekarang. Padahal, jika persoalan infrastruktur jalan ini bisa teratasi, dampaknya sangat menguntungkan untuk prospek Teluk Wondama ke depan. 

“Memang dari segi geografis kami butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa (mengatasi). Tapi saya melihat prospek ke depan, (jika infrastruktur jalan baik) masyarakat di wilayah ini akan sangat bagus,” ungkapnya.
 
Menanggapi penjelasan Bupati Henrik, Gus Halim memastikan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada di desa-desa di Kabupaten Teluk Wondama. Kementerian Desa PDTT pun akan memperkuat data tentang daerah-daerah Indonesia timur pada umumnya karena sulitnya akses jalan ini ada di banyak kabupaten dan provinsi. 

Gus Halim berkomitmen untuk memperkuat basis data, menentukan status, dan mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing desa. Berikutnya, dengan pihak-pihak terkait, sama-sama berembuk mencari solusi. 

“Pak Bupati diperkuat datanya, jalan antardesa berapa yang begitu. Saya prihatin sekali itu kalau kita masih harus berjalan kaki empat hari, itu kan wajar kalau kita bilang belum merdeka,” ujarnya.
 
Lebih lanjut Gus Halim menjelaskan, kasus seperti desa-desa di Kabupaten Teluk Wondama harus diselesaikan dengan konsep jelas dan sesuai kondisi objektif di lapangan. 

“Kita harus berpikir kondisi objektif di lapangan. Makanya, kita harus punya formula khusus karena saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Masih banyak di Papua, Papua Barat, NTT, dan lainnya. Jadi kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah," kata doktor honoris causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini.
 
Untuk mengatasi buruknya infrastruktur jalan dan akses antardesa ini Kemendes PDTT akan membuat standar. Akan disiapkan tolok ukur khusus dan spesifik, untuk menyelesaikan persoalan ini, baik untuk membangun infrastruktur maupun menguatkan sumber daya manusia di sana berikut pendanaan program-programnya. 

“Entah DAK (dana alokasi khusus) atau apa. Termasuk dana desa, nanti disinergiskan. Dana desa juga digunakan untuk itu, (kita) harus berpikir praktis saja. Karena yang paling dibutuhkan kan akses. Jadi percepatan daerah tertinggal bisa menjadi percepatan desa-desa khusus. Jadi, nanti kita punya fokus dan lokus yang tematik,” ucap Gus Halim. (Ipe Tanto)






  • Gus Halim Tantang BPKP Bikin Desa Akuntabel Gus Halim Tantang BPKP Bikin Desa Akuntabel Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membikin Desa Akuntabel.