merdekanews.co
Kamis, 17 Juni 2021 - 19:39 WIB

Kementerian PUPR Targetkan Solok Bebas RTLH Lewat Program BSPS

Fikri - merdekanews.co
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan Penyerahan Bantuan Rumah Program BSPS di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (17/6/2021).

Solok, MERDEKANEWS -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mentargetkan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah yang bebas dari rumah tidak layak huni. 

Untuk itu, Kementerian PUPR akan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar RTLH yang ada bisa berkurang sekaligus meningkatkan gotong royong masyarakat dalam membangun rumah layak huni di masa pandemi Covid - 19.


"Kami ingin agar RTLH di Kabupaten Solok ini bisa berkurang dan ke depan daerah ini bebas dari RTLH melalui Program BSPS," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan Penyerahan Bantuan Rumah Program BSPS di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (17/6/2021).


Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi V DPR RI,  Athari Ghauti Ardi, Bupati Solok, Epyardi Asda, Kepala BNI Solok, Muhammad Yusrin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Zubaidi, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Samsul Bahri, PPK Rumah Swadaya Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Mardianto serta Camat dan Wali Nagari se Kecamatan IX Koto Sungai Lasi serta tokoh masyarakat setempat.


Pada kesempatan itu, Dirjen Perumahan 
bersama anggota Komisi V DPR RI Athari Ghauti Ardi dan Bupati Solok Epyardi Asda melaksanakan pemasangan peneng Program BSPS di rumah masyarakat yang menerima bantuan perumahan tersebut di Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Setidaknya ada tiga rumah yang di pasang peneng Program BSPS.


Menurut Khalawi, Program BSPS merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam membantu masyarakat dalam mewujudkan hunian layak. Melalui penyaluran dana bantuan senilai Rp 20 juta per unit rumah, Kementerian PUPR menginginkan masyarakat memiliki semangat membangun rumahnya secara swadaya.


"Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa tapi kenyataan di lapangan bisa mendorong masyarakat untuk berswadaya membangun rumah yang layak," terangnya.


Pelaksanaan Program BSPS, katanya, dapat berjalan dengan baik karena didukung juga oleh Komisi V DPR RI dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPR dan Pemda agar data RTLH yang ada dapat tertangani dengan baik.


"Tahun ini kami mengalokasikan Program BSPS untuk 1.500 rumah di Kabupaten Solok. Total bantuan yang diberikan senilai Rp 30 Milyar," katanya 

Anggota Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi menyatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan merupakan mitra kerja Komisi V sangat berperan dalam pelaksanaan program pengentasan RTLH di daerah.


Program BSPS, imbuhnya, lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.


"Di masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak huni dan sehat untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Alhamdulillah Ditjen Perumahan akan membantu menyelesaikan pembangunan rumah sehingga daerah ini bisa menjadi contoh karena hasil Program BSPS sangat baik," terangnya.

 

Bupati Solok, Epyardi Asda menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan Program BSPS bagi masyarakatnya. Menurutnya rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.


"Saat ini kami termasuk daerah termiskin dan kami akan berupaya dan bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Solok bisa lebih sejahtera karena rumahnya layak huni. Program BSPS ini menjadi salah satu penyemangat masyarakat agar bisa menghuni rumah yang layak," terangnya.


Epyardi menerangkan, Pemkab Solok sangat membutuhkan bantuan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan APBD yang dimiliki. 

Kabupaten Solok, imbuhnya, akan bangkit dan adanya semangat wali nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan Program BSPS akan lebih mendorong terwujudnya rumah layak huni.


Berdasarkan data yang ada, Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok mendapatkan bantuan 
Program BSPS untuk 50 rumah. Di daerah ini dari data yang ada masih ada sekitar   62 RTLH dan akan dibantu oleh Kementerian PUPR di tahun depan. 


"Kami juga mengusulkan agar nagari lain di sini bisa dibantu lewat Program BSPS. Masih ada 2.000 RTLH yang ada di Kabupaten Solok yang tersebar di 74 nagari," katanya.  (Fikri)






  • PLBN Yetetkun Jadi Ikon Baru Batas Negara di Boven Digoel Papua PLBN Yetetkun Jadi Ikon Baru Batas Negara di Boven Digoel Papua Setelah menyelesaikan pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Papua yakni Skouw di Kota Jayapura dan Sota di Kabupaten Merauke, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan PLBN baru yakni Yetetkun yang berada di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua.