Kementerian PUPR Gelontorkan Rp 19,36 M untuk Program BSPS di NTB

NTB, MERDEKANEWS --  Sebanyak 968 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Melalui Program BSPS ini, Kementerian PUPR ingin membuka lapangan kerja melalui Program Padat Karya Tunai serta mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam membangun hunian yang layak huni melalui dana stimulan senilai Rp 20 juta per unit rumah. 

"Kami terus mendorong pelaksanaan Program BSPS di Provinsi NTB agar bisa selesai tepat waktu. Program BSPS ini  sangat diperlukan oleh masyarakat agar bisa merubah rumahnya yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad saat melaksanakan pemasangan peneng Program BSPS di Dusun Kuripan Barat, Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Senin (14/6/2021). 

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut  Kepala Sub Direktorat Wilayah 2, Chandra R.P Situmorang, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, Pudjiati Lestari, PPK  Rumah Swadaya, Warni, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi, Camat Kediri, Hermawan, Kepala Desa Kediri Fadholy ibrahim dan perwakilan masyarakat penerima Program BSPS.

Pada kesempatan itu, K.M Arsyad
didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menerangkan, Program BSPS yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan di Provinsi NTB memiliki progres yang baik di lapangan. Hingga saat ini tercatat progres Program BSPS dilaksanakan di lima kabupaten/kota  hingga bulan Juni 2021 telah mencapai progres 39.22 persen.

Lebih lanjut, Arsyad menambahkan, Program BSPS dapat membuka lapangan pekerjaan melalui Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut. Program BSPS juga meningkatkan semangat gotong royong karena dalam proses pembangunannya penerima bantuan diminta membentuk kelompok yang didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menerangkan, berdasarkan data yang ada di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, jumlah rumah yang mendapatkan Program BSPS di Provinsi NTB saat ini sebanyak 968 unit. Pelaksanaan Program BSPS tersebar di lima kabupaten/ kota antara lain Kabupaten Lombok Timur 543 unit, Kabupaten Lombok Tengah 285 unit, Kabupaten Lombok Barat 75 unit, Kabupaten Lombok Utara 20 unit dan Kota Mataram 45 unit. 

"Jumlah bantuan yang kami salurkan ke setiap Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) adalah Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 19,36 Milyar. Walaupun nilainya tidak banyak kedepannya masyarakat dapat memiliki rumah layak huni dengan berswadaya dan bergotong royong bagi para penerima bantuan," terangnya.

Menurut penerima bantuan Program BSPS, Andriyono (35) yang bekerja sebagai buruh mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena telah diberikan bantuan berupa bahan bangunan serta ongkos tukang. 

Menurutnya bantuan ini sangat membantu masyarakat untuk lebih bersemangat membangun rumahnya secara swadaya. 

“Sebelumnya saya bingung punya tabungan mau dipakai buat apa, semenjak dapat bantuan ini saya jadi lebih semangat membangun rumah karena dulu kondisi rumahnya memang tidak layak. Terimakasih kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Lombok Barat yang  telah memberikan bantuan BSPS ini,” katanya.  (Ipeh)