Palembang, MERDEKANEWS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menyebut perlu keserempakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah soal kebijakan pelarangan mudik.
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (2/5/2021).
Menurutnya, sebagai bencana non-alam nasional, penanganan pandemi Covid-19 perlu diikuti dengan kebijakan satu komando dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat, “Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” ujar Mendagri.
Terkait kebijakan pelarangan mudik, kata Mendagri, hal itu dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan virus. Alih-alih merayakan hari raya bersama, Mendagri juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan bersabar untuk sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran Covid-19.
“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” katanya.
-
Lonjakan Permintaan Bahan Pangan Jelang Idul Fitri, Kemendagri Siapkan Langkah Antisipasi Pentingnya koordinasi intensif pemerintah daerah untuk memetakan situasi dan kondisi bahan pangan pokok masing-masing wilayah dalam rangka mengantisipasi potensi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga pangan pokok menjelang Idul Fitri 1445 H
-
Kemendagri Tekankan Profesionalisme Aparat Perizinan untuk Cegah Korupsi Penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menjadi pintu gerbang proses perizinan juga diperlukan
-
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna RUU DKJ dibuat dengan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global
-
Kemendagri Dukung Konservasi Tanah dan Air Sebagai Upaya Mitigasi pada DAS Kritis Perubahan iklim yang terjadi saat ini secara nyata telah meningkatkan potensi dan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrem
-
BPSDM Kemendagri Bangun Kesepahaman Kerja Sama dengan KAS Jerman dan The Habibie Center BPSDM Kemendagri Bangun Kesepahaman Kerja Sama dengan KAS Jerman dan The Habibie Center