Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengentaskan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah Kampung Inggris Kediri.
Adanya hunian yang layak huni diharapkan dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih tertata sekaligus mendorong generasi muda yang ingin belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar di kawasan eduwisata tersebut.
Demikian benang merah pertemuan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Khalawi, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang mengalami masalah banyaknya RTLH di daerah. Untuk itu, pihaknya siap membantu Pemda mengentaskan RTLH.
"Kami siap membantu Pemda termasuk Pemkab Kediri yang ingin mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah Kampung Inggris," ujar Khalawi.
Salah satu bantuan perumahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah RTLH adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rumah yang tidak layak huni nantinya akan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sebesar Rp 20 juta yang dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang.
“Dalam Program BSPS ini kami juga melibatkan masyarakat secara berkelompok membangun rumah tidak layak huni dengan dana stimulan. Untuk dana yang kami salurkan adalah Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan, setiap Kepala Daerah pasti membutuhkan bantuan serta program dari pemerintah pusat. Salah satu program yang paling krusial dan bisa dirasakan langusng manfaatnya oleh masyarakat adalah Program BSPS.
“Kebetulan Program BSPS yang punya hajat adalah Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan. Maka saya melakukan audiensi ke Dirjen Perumahan dan menyampaikan bahwa tahun ini Kabupaten Kediri membutuhkan Program BSPS sebanyak 1.400 sekian rumah. Alhamdulillah tadi sudah disetujui oleh Pak Dirjen maka saya pulang hari ini atau besok ke Kediri untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada masyarakat di Kabupaten Kediri,” terangnya.
Menurutnya, Program BSPS sangat dibutuhkan untuk merubah hunian masyarakat di Kampung Inggris agar lebih layak huni dan sehat. Hal itu dikarenakan sekarang Kampung Inggris menjadi kawasan Eduwisata dimana orang datang ke situ untuk belajar dan berwisata sehingga penataan kawasan dan perumahan masyarakat bisa lebih baik lagi.
“Tapi persoalan di Kampung Inggris per hari ini adalah tata kelolanya sudah tidak tertata dengan baik. Pompa air sudah sangat berdekatan dengan septic tank. Dan pada saat saya tes air di sana, saya kasih kaporit reaksinya langsung berubah menjadi warna hitam. Selain bantuan perumahan melalui bedah rumah masyarakat, saya juga akan berkomunikasi dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) agar kualitas air masyarakat bisa diperbaiki dan lebih layak konsumsi,” harapnya. (Anugue)
-
Presiden Jokowi Resmikan 15 Ruas Inpres Jalan Daerah Sepanjang 147 km di Sulawesi Tengah Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 15 Ruas Inpres Jalan Daerah Sepanjang 147 km di Sulawesi Tengah
-
Young Water Sustainabilty Leaders Summit 2024, Menteri Basuki Dorong Partisipasi Generasi Muda dalam World Water Forum ke-10 Young Water Sustainabilty Leaders Summit 2024, Menteri Basuki Dorong Partisipasi Generasi Muda dalam World Water Forum ke-10
-
Gedung Kampus Universitas Nahdatul Ulama (UNU ) 9 Lantai di Yogyakarta Diresmikan Presiden Jokowi Gedung Kampus Universitas Nahdatul Ulama (UNU ) 9 Lantai di Yogyakarta Diresmikan Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Resmikan 3 Ruas Inpres Jalan Daerah di Blora Presiden Jokowi Resmikan 3 Ruas Inpres Jalan Daerah di Blora
-
Jalan Tol Yogyakarta - Solo, Menteri Basuki : Ruas Kartosuro - Klaten Tuntas Juli 2024 Jalan Tol Yogyakarta - Solo, Menteri Basuki : Ruas Kartosuro - Klaten Tuntas Juli 2024