
Tahun 2021, Kementerian PUPR Garap 108 Kegiatan Infrastruktur 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas
Jakarta, MERDEKANEWS - Untuk mendukung geliat sektor pariwisata pasca Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.
Dukungan pengembangan 5 KSPN/DPSP terus dilanjutkan pada TA 2021 dengan 108 kegiatan infrastruktur senilai Rp 4,01 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap DPSP direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri Basuki.
Infrastruktur DPSP yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas, Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan di 5 DPSP dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan.
Untuk DPSP Danau Toba anggaran TA 2021 sebesar Rp 1,07 triliun untuk 21 kegiatan diantaranya preservasi jalan dan jembatan Batas Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul dan penanganan jalan akses wisata rohani di Kabupaten Samosir. Kemudian juga penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallaga serta peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pondok wisata (homestay).
Selanjutnya anggaran Kementerian PUPR untuk mendukung DPSP Borobudur sebesar Rp 0,90 triliun untuk 19 kegiatan meliputi konektivitas, pengendali banjir serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti preservasi Jalan Pringsurat-Secan-Keprekan dan prasarana pengendali banjir Sungai Serang untuk mengurangi risiko banjir kawasan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kabupaten Kulon Progo.
Selanjutnya DPSP Mandalika sebesar Rp 0,95 triliun untuk 17 kegiatan diantaranya pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika 2 dan penataan kawasan 3 Gili di Lombok Utara. Kemudian dukungan infrastruktur Labuan Bajo sebesar Rp 630 miliar untuk 26 kegiatan diantaranya optimalisasi Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo, pembangunan pengaman pantai dan Dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca, penataan trotoar dan drainase Jalan Soekarno Atas, serta penataan kawasan wisata Goa Batu Cermin.
Terakhir untuk DPSP Manado-Bitung-Likupang sebesar Rp 480 miliar digunakan untuk 25 kegiatan di antaranya penanganan Jalan Girian-Likupang dan penataan kawasan Pantai Malayang Kota Manado.
Dukungan infrastruktur pada setiap DPSP diharapkan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (Anugue)
-
Tiga Prioritas Kementerian PUPR Dukung Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang dan Longsor NTT – NTB Tiga hal menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung penanganan bencana di NTT dan NTB di yakni percepatan peningkatan konektivitas untuk mempermudah pendistribusian logistik, proses evakuasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat terdampak bencana.
-
Kementerian PUPR Siap Entaskan Rumah Tidak Layak Huni Kampung Inggris Di Kediri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengentaskan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah Kampung Inggris Kediri.
-
Menteri PUPR: Beli Rumah Bisa Dapat Kereta Api Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan masyarakat kini bisa mendapatkan pilihan hunian alternatif selain rumah tapak yakni hunian vertikal berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) yang dibangun Perum Perumnas di kawasan Stasiun Rawa Buntu Serpong, Tangerang Selatan.
-
Rusun Rawa Buntu Jadi Model Hunian Terintegrasi Transportasi dan Kurangi Kawasan Kumuh Perkotaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didampingi Walikota Tangerang Selatan terpilih Benyamin Davnie, dan Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro melakukan _topping off_ atau pengecoran akhir atap Rumah Susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) Tower Cattleya di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Sabtu (17/4/2021).
-
Empat Pos Lintas Batas Negara di Kaltara Ditargetkan Rampung Desember 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).