Presiden COP26 Alok Puji Komitmen RI Kendalikan Perubahan Iklim

MERDEKANEWS -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Indonesia, Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan dengan President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), Alok Sharma untuk membahas kerja sama tentang Penanganan Perubahan Iklim yang dilakukan secara virtual, Selasa (23/3)

Dalam pertemuan tersebut, Presiden COP26 menyebut Indonesia adalah negara super power dalam penanggulangan perubahan iklim. 

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-negara pihak dalam rangka menyukseskan acara yang akan berlangsung pada 1-12 November 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Sharma menyatakan, bahwa kolaborasi dengan Indonesia merupakan salah satu elemen terpenting keberhasilan Inggris sebagai tuan rumah COP-26 mengingat Indonesia adalah negara super power di bidang perubahan iklim. 

Untuk itu, Pemerintah Inggris sangat berharap kegiatan dialog terkait dengan Forestry, Agriculture and Commodity Trade (FACT) yang ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

Ada empat hal yang dibahas terkait COP26 dan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan kedua negara. 

Pertama, Kemitraan antara Inggris dan Indonesia. Kedua, Ambisi dalam penanggulangan perubahan iklim. Ketiga, Adaptasi perubahan iklim dan Keempat, Kolaborasi Inggris-Indonesia alam persiapan menuju COP26.

Menanggapi hal itu, Menteri LHK, Siti mengapresiasi kerja sama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia, seperti, pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). 

Indonesia juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program Investment in Nature and Forests (INAFOR) dalam kerangka nature based solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut. 

Selanjutnya, Siti menjelaskan persiapan Indonesia menuju COP26. Hingga saat ini, Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen ke United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) yang disusun dari serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta aktor non pemerintah pusat. 

Sampai saat ini, Indonesia telah melakukan submisi 8 dokumen, mulai dari yang terkait dengan adaptasi hingga pembiayaan solusi berbasis alam. 

“Selajutnya, Indonesia berharap akan dapat melakukan submisi Nationally Determined Contribution (NDC) yang kedua dan Long Term Strategy (LTS) pada April tahun ini,” paparnya.

Target Kurangi Emisi 29 Persen

Menteri LHK menegaskan, bahwa dalam NDC yang kedua (updated) Indonesia tetap mempertahankan target awal yaitu pengurangan emisi 29% dan dapat meningkat hingga 41% dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan scenario Business As Usual (BAU) pada 2030. 

“Namun demikian, dengan dukungan internasional kami memiliki skenario yang lebih ambisius melalui Low Carbon Compatible With Paris Agreement (LCCP),” katanya. 

Pada 2030, Indonesia akan melakukan penyerap karbon netto di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU). 

“Kami juga berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 60% pada tahun 2050 serta akan bergerak maju menuju kondisi tanpa emisi netto pada tahun 2070,” tegas Siti.

Sedangkan di bidang energi, Indonesia berencana untuk menerapkan teknologi Carbon Captured Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCS/CCUS), menerapkan energi terbarukan dan bioenergi. 

“Jadi, dukungan internasional, termasuk dari sektor swasta atau bisnis, akan memainkan peran penting untuk pencapaian skenario ambisius, khususnya di bidang energi”, ujar Siti.

Pada kesempatan tersebut Sharma didampingi oleh Lord Zac Goldsmith (Minister for Pacific and the Environment at the Foreign, Commonwealth and Development Office [FCDO] and the Department for Environment, Food and Rural Affairs [DEFRA]), Duta Besar Inggris di Jakarta, Atase Iklim Inggris di Jakarta, Senior Policy and Programme Adviser FCDO Kedubes Inggris di Jakarta, dan Climate Policy Manager Kedubes Inggris di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Siti Nurbaya didampingi oleh Wamen LHK Alue Dohong, Dirjen PPI, Kepala BLI, Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Tenaga Ahli Menteri Bidang Kebijakan Pengembangan Jaringan KLN dan Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri. 
  (Muh)