Antisipasi Cuaca Buruk, Ditjen Hubdat Koordinasikan Gangguan Sistem Transportasi Akibat Bencana Alam

Jakarta, MERDEKANEWS -- Puncak musim hujan, sesuai data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi pada periode Januari-Februari 2021. Saat ini 95 % wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan sedangkan 5% wilayah masih mengalami musim kemarau.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meminta masyarakat, operator, maupun petugas di lapangan untuk mewaspadai adanya potensi Bencana Alam yang akan berdampak pada terganggunya kelancaran sistem transportasi.

Dalam rapat yang digelar pada Kamis (19/2), Ditjen Hubdat mencatat ada beberapa gangguan sistem transportasi akibat bencana alam yang disebabkan curah hujan tinggi.

“Selama periode Januari-Februari 2021, kami melihat ada beberapa kejadian seperti banjir di jalan nasional Bandung-Garut pada 9 Januari, Banjir di Kalimantan Selatan pada Januari kemarin, longsor di ruas jalan nasional Wonogiri- Yogyakarta- Pacitan pada 28 Januari, penutupan jalan nasional Madiun-Surabaya akibat banjir di Jombang 5 Februari lalu, dan yang terbaru amblasnya Tol Cipali,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam rapat tersebut.

Dirjen Budi menambahkan mengenai kerusakan Jembatan Rembun di Pekalongan-Pemalang, diharapkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), PT. Jasa Marga, dan PT. Pemalang-Batang Toll Road dapat berkoordinasi untuk membuka segera Exit Tol Bojong secara fungsional untuk pengalihan arus.

Sementara terkait Jalur Lintas yang menghubungkan Kalteng - Kalsel mengalami  beberapa kerusakan terutama pada Lintas Andil Bakti Km 17 dimana terjadi kerusakan jalan dan jembatan diharapkan segera dilakukan perbaikan agar tidak terjadi antrian panjang truk barang yang mengangkut barang penting.

Dalam paparannya pada rapat hari ini, Pelaksana Harian Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo menyatakan potensi hujan SEDANG hingga LEBAT dalam seminggu ke depan secara umum dapat terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

“Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yakni terganggunya sistem logistik nasional, keselamatan serta mobilisasi masyarakat pengguna jalan akan terganggu, serta kerusakan infrastruktur karena kerusakan jalan akibat longsor dan banjir. Oleh karena itu kami akan segera menyampaikan surat kepada Para Gubernur, Dirjen Bina Marga, dan Kakorlantas Polri perihal Antisipasi Terhadap Kerawanan Bencana Alam karena kondisi cuaca,” jelas Dirjen Budi.

Sementara dari BMKG menjabarkan bahwa dalam prakiraan cuaca berbasis dampak, di prakirakan propinsi-propinsi yang terdampak banjir dalam status siaga adalah Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada wilayah selatan Indonesia berpotensi memiliki tekanan udara yang rendah sehingga bisa menjadi  bibit badai tropis dan angin kencang.

“Dengan adanya perkiraan curah hujan tinggi hingga beberapa minggu ke depan dan adanya potensi dampak banjir atau tanah longsor di beberapa wilayah diharapkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Ditlantas POLDA, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Daerah serta instansi lain yang terkait dapat bersinergi dan berkoordinasi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang mungkin berdampak pada akses, diantaranya BBPJN untuk menyiapkan alat berat di potensi lokasi dan perbaikan infrastruktur terdampak, BPTD untuk menyediakan perlengkapan jalan sementara, VMS, dan Personel. Ditlantas POLDA menyiapkan personel untuk mengatur lalu lintas, dan Dinas Perhubungan Daerah untuk menyiagakan personel di lapangan,” urai Dirjen Budi.

Sejauh ini telah disiapkan beberapa simulasi penanganan pengaturan arus lalu lintas bila terjadi bencana banjir dan tanah longsor di ruas jalan, yakni:

1. _Contra flow_ yaitu melakukan rekayasa lalu lintas lawan arus yang didukung dengan rambu-rambu pengaman;

2. Sistem buka tutup yang akan dilakukan melalui rekayasa lalu linta buka tutup jalan jika terjadi bencana;

3. Pengalihan arus lalu lintas menuju jalur alternatif;

4. Melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.