merdekanews.co
Rabu, 20 Januari 2021 - 10:38 WIB

Dirikan Posko Di Terminal A Simbuang, Ditjen Hubdat Salurkan Bantuan Korban Gempa Sulbar

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS -- Setelah Gempa 6.2 SR yang melanda Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1) pekan lalu yang menelan 90 korban jiwa, Kementerian Perhubungan mendirikan posko bantuan.

Posko tersebut didirikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan- Sulawesi Barat di Terminal Tipe A Simbuang, Mamuju.

“Dari hari pertama terjadi musibah, Terminal Simbuang telah dijadikan penampungan bagi para pengungsi. Melalui posko tersebut, Kemenhub mendirikan dapur umum untuk melayani pengungsi dengan yang menginap dengan tenda darurat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Rabu, 20 Januari.

Dalam posko tersebut menampung sebanyak 138 Kepala Keluarga atau 573 jiwa. “Dari 573 pengungsi tersebut terdapat orang dewasa sebanyak 524 jiwa, anak-anak 46 jiwa, dan ibu hamil sebanyak 3 jiwa,” urai Dirjen Budi.

Ia mengharapkan agar dengan adanya posko bantuan ini dapat membantu meringankan beban para pengungsi serta mampu mendistribusikan bantuan dengan tepat sasaran bagi para pengungsi.

“Di lokasi ini juga telah didirikan dapur umum bagi para pengungsi. Sejumlah bantuan kebutuhan bahan pokok seperti sembako, air mineral, masker, peralatan kesehatan wanita, _handsanitizer_, selimut dan tenda posko telah disalurkan. Saat ini pengiriman bantuan masih sedikit terhambat mengingat pengiriman barang melalui jalan darat terkendala jalan longsor. Semoga setelah longsor ini teratasi, proses pengiriman dan penyaluran bantuan kembali lancar,” pungkas Dirjen Budi. 

(Hadi Siswo)





  • Punya 4 Kapal Patroli, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak Siap Tegakkan Hukum Pelayaran Punya 4 Kapal Patroli, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak Siap Tegakkan Hukum Pelayaran Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai yang telah tertuang di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.