merdekanews.co
Jumat, 15 Januari 2021 - 12:04 WIB

Sekjen Apkasi Najmul Akhyar: Duet Ganjar-Nurdin Di Pilpres 2024, Luar Biasa

Gaoza - merdekanews.co

Lombok, MERDEKANEWS -- Dua kepala daerah yang seringkali masuk nominasi kandidat Pilpres 2024 di berbagai lembaga survei belakangan ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Keduanya digadang-gadang sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencerminkan representasi Jawa atau Indonesia bagian barat dengan timur.

Kedua tokoh tersebut juga memiliki jabatan publik sebagai gubernur sehingga bisa menjadi panggung menunjukkan prestasi dan kinerjanya.

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang juga Sekjen Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) ini mengatakan, dia melihat kedua pasangan Ganjar-Nurdin Abdullah kepemimpinannya sangat luar biasa. Keduanya juga merupakan representasi Barat-Timur.

Ganjar, katanya, gerakannya luwes namun tegas untuk memperbaiki kondisi daerahnya. Begitu juga dengan Nurdin Abdullah, lewat tangan dinginnya bisa menyelesaikan persoalan di daerahnya.

 

"Lewat tangan dinginnya, Nurdin Abdullah  bisa menyelesaikan persoalan. Pada saat menjadi bupati juga berhasil membangun daerahnya,"  ujar Najmul Jumat (15/1/2020).

Dia menegaskan untuk memimpin Indonesia tidak boleh ada yang mencoba-coba, misalnya pemimpin yang masih muda. "Kita jangan sampai terjebak dengan kata-kata itu," imbuhnya.

Menurutnya anak muda yang berpengalaman itu sangat bagus. Tapi misalnya muda saja tapi pengalaman kurang apa salahnya kita percayakan kepada putra yang baik. "Contohnya Nurdin Abdullah terhadap negara-negara lain hubungannya juga sangat bagus," sebutnya.

Untuk bisa tampil sebagai pemimpin negara, dia harus mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. 

"Setidak-tidaknya dia harus memiliki pengalaman di pemerintahan menjadi pimpinan daerah tingkat kabupaten maupun provinsi. Dia juga sudah sudah teruji di tingkat kepemimpinan nasional," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, kondisi saat ini tidak mudah. Kita tidak tahu kapan pandemi corona berhenti. dan juga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 masih sulit. "Ini tentu kondisi yang berat bagi bangsa ini," katanya.

Maka pemimpin pada masa ini harus yang visioner, bisa membangkitkan ekonomi bangsa ini. Disamping itu yang paling penting mengatasi keadaan yang terjadi sekarang ini. 

"Kita bagaimana harus melakukan recovery ekonomi pasca Covid. Karena masalah ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Jakarta saja tapi.juga dirasakan okeh seluruh bangsa Indonesia. Seperti kemaren adanya pemotongan dan recofusing tentu masing-masing daerah terganggu," katanya.

Terganggunya masing-masing daerah menjadi akumulasi terganggunya nasional.  Hal inilah menurutnya kondisi bangsa yang harus difahami dan bisa dijadikan jalan keluar oleh pemimpin yang masa mendatang.

Selain itu persoalan ancaman terhadap persatuan dab kesatuan kita. Misalnya gerakan-gerakan untuk kepentingan khusus. Kemudian bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai  ideologi bangsa.

"Badai yang kita hadapi terkait adanya gerakan yang ingin mengganti Pancasila dan memeras Pancasila menjadi Eka Sila. saya pikir ini persoalan-persoalan bangsa yabg harus kita hadapi," ucapnya.

Sebab, katanya, ideologi jika di rubah maka artinya semakin besar dari tatanan bangsa kita.

(Gaoza)





  • Beranikah Tokoh Senior PDIP Melawan Perintah Megawati? Beranikah Tokoh Senior PDIP Melawan Perintah Megawati? Dalam pengarahannya di depan para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan kekesalan karena ada beberapa pengurus dan tokoh senior partai berlambang banteng moncong putih yang memaksakan anak atau kerabat dekatnya maju dalam pilkada atau pemilu.


  • SHN: Silaturahmi Bagian  Penting Pemersatu Bangsa SHN: Silaturahmi Bagian Penting Pemersatu Bangsa Rakyat sudah 'move on'. Tidak ada yang mempersoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, perlu dilakukan silaturahmi tokoh bangsa sebagai bagian pemersatu bangsa pasca Pilpres 2019.